Alam dengan hak-hak: Hak-hak untuk alam

Manusia tidak sanggup menghentikan perusakan alam. Mengingat urgensinya maka masyarakat adat, ilmuwan dan aktivis berpikir apakah tidak ada jalur hukum dimana alam memiliki hak-hak yang dijamin.

Keadaan alam dan biodiversitas semakin buruk. Pola hidup dan perekonomian modern barat merusak ekosistim, menyebabkan kepunahan yang serius dan mengubah iklim dunia. Kita mengubah alam menjadi perkebunan, ladang, padang pengembalaan, pemukiman, sarana transportasi, tambang terbuka atau waduk. Aktivitas kita meracuni dan mencemari lingkungan dan mahluk hidup. Yang jelas dilupakan banyak orang: Alam tidak membutuhkan kita – tapi kita yang membutuhkan alam. Jelas pula bahwa UU lingkungan dan peraturannya tidak mencukupi. Kita harus segera memutar otak merubah pola hidup dan menurunkan secara drastis konsumsi sumber daya kita. Semakin banyak organisasi akar rumput dan ilmuwan dari seluruh penjuru dunia yang mencari pendekatan yang baru dan melengkapi: Mereka berusaha menemukan sebuah perlindungan yang lebih efektif, lebih terjamin dan lebih berjangka panjang dengan jalan menciptakan perangkat hukum yang baru.

Ini adalah gerakan hukum, tapi juga gerakan ekologis, sosial bahkan etis dan filosofis yang paling dalam dengan nilai simbolis yang tinggi. Para pendukung memberikan perhatian kembali pada kepercayaan masyarakat adat tentang alam sebagai ibu pertiwi dan tidak menempatkan manusia di atas alam. Masyarakat adat melihat lingkungan hidup tidak lagi sebagai obyek, melainkan sebagai subyek yang mandiri. Tujuan mereka adalah cara pandang sistim hukum baru yang tidak lagi antroposentris. UU lingkungan hidup konvensional meletakkan manusia secara hirarki di atas alam dan memberikan manusia hak untuk menguasai sumber daya alam. Lingkungan hidup dilihat sebagai barang milik atau obyek yang bisa diperah dan dirusak. Dalam hal ini hukum selain mengatur perlindungan juga mengatur penggunaan dan instrumentalisasi alam. Ini semua malah memperlemah perlindungan alam yang sungguh-sungguh.

Di Jerman meskipun setelah melewati debat yang panjang dan sengit di tahun 1993 akhirnya perlindungan alam dimasukkan sebagai tujuan negara dan kemudian tahun 2002 dilengkapi oleh perlindungan hewan, tapi alam tetap sebagai obyek yang dipertahankan manusia. Alam dalam hal ini masih obyek bukan subyek yang bisa memutuskan sendiri atas nasibnya. Dalam pasal 20a yang baru dibuat di UUD berbunyi: „Negara dalam tanggung jawabnya bagi generasi masa depan juga melindungi sumber kehidupan alam dan hewan dalam tatanan konstitusional dengan UU dan sesuai dengan tatanan hukum oleh pihak eksekutif dan yurisdiksi.“

Jika kita bisa memperlakukan alam tidak lagi sebagai obyek penderita melainkan sebagai subyek hukum dan memandangnya sebagai badan hukum dengan hak-haknya sendiri, maka alam akan mendapatkan sesuatu yang belum pernah ia dapatkan sebelumnya: sebuah kategori yang utuh, sebuah status persekutuan ekologis yang tidak tergantung dari kebutuhan atau ambisi manusia.

Hak alam akan mengganti fokus perhatian: lepas dari manusia menuju alam seutuhnya atau menjadi bagian dari sungai, hutan dlsb. Tujuannya adalah mengakui secara hukum nilai alam yang sangat tinggi serta arti pentingnya, sehingga mereka mendapatkan hak hidup sendiri dan tidak bisa dirusak lagi. Kepribadian hukum milik sendiri ini memungkinkan untuk mempertahankan alam di depan pengadilan, menuntut hak alam dan berjuang melindungi alam. Tujuan akhirnya adalah mempertahankan integritas dan kesehatan bumi kita. Untuk itu cara pandang baru sangat diperlukan lewat pergantian cara pandang lama dengan cara pandang sistim hukum yang sudah dirubah.