Deklarasi Solidaritas Merauke
© Solidaritas Merauke
15 Mar 2025
Pertemuan Konsolidasi Solidaritas Merauke tanggal 11-14 Maret 2025 menghasilkan sebuah deklarasi kuat yang menuntut penghentian Proyek Strategis Nasional serta proyek-proyek atas nama kepentingan nasional lainnya yang mengorbankan rakyat.
„Kami menuntut penghentian total Proyek Strategis Nasional serta proyek-proyek atas nama kepentingan nasional lainnya yang jelas-jelas mengorbankan rakyat. Pelaku kejahatan-negara-korporasi wajib mengembalikan semua kekayaan rakyat yang dicuri dan segera memulihkan kesehatan dan ruang hidup rakyat di seluruh wilayah yang dikorbankan atas nama kepentingan nasional”, demikian petikan deklarasi yang dibacakan perwakilan rakyat dalam pertemuan di Merauke, Papua Selatan, tanggal 14 Maret 2025.
Deklarasi Solidaritas Merauke adalah hasil konferensi „Konsolidasi Solidaritas Merauke” yang berlangsung pada 11-14 Maret 2025 di Kota Merauke. Lebih dari 250 masyarakat adat, masyarakat lokal dan organisasi masyarakat sipil membagi cerita tentang kejahatan negara korporasi dan kekerasan aparat militer dan polisi.
Masyarakat yang hadir merupakan masyarakat terdampak proyek Food Estate Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Keerom (Papua), Merauke dan Mappi (Papua Selatan); proyek Rempang Eco City di Kepulauan Riau; proyek IKN di Kalimantan Timur; proyek geothermal Poco Leok di Nusa Tenggara Timur; industri ekstraktif Hutan Tanaman Energi dan Bioenergi di Jambi; proyek-proyek PSN di Fakfak dan Teluk Bintuni (Papua Barat), serta ekspansi perkebunan sawit di seluruh tanah Papua.
________________________________________________________________________________
Deklarasi Solidaritas Merauke
________________________________________________________________________________
Deklarasi ini adalah hasil kerja bersama kami gerakan Solidaritas Merauke. Naskah ini dirumuskan setelah kami saling berbagi cerita tentang derita dan trauma kolektif yang disebabkan kejahatan negara-korporasi, terutama atas nama Proyek Strategis Nasional, yang menduduki dan merampas ruang hidup serta menistakan apa-apa yang kami sucikan.
Kerusakan dan kepunahan kehidupan, sistem pengetahuan, dan spiritualitas asli kami terus meluas. Kami kehilangan jati diri, ingatan menyejarah siapa kami, tempat-tempat suci kami, kekerabatan kami dengan tanah dan alam. Begitu juga sumber pangan, sumber obat-obatan, sumber mata pencaharian dan kemandirian pekerjaan. Di atas itu semua, kami mengalami diskriminasi, kerja paksa, kekerasan fisik, intimidasi dan kriminalisasi. Malapetaka ini patut disebut sebagai keadaan darurat bagi keselamatan rakyat.
Jelas sekali bahwa derita dan malapetaka berkelanjutan ini adalah cerminan dari penjajahan yang hanya dipoles permukaannya lewat tambal sulam peraturan perundangundangan. Ironis sekali bahwa di hadapan perampokan kekayaan rakyat, pemaksaan dan penggunaan kekuatan hukum, kekuasaan politik, ekonomi, dan militer, janji-janji palsu kemakmuran, perusakan tubuh manusia dan penghisapan manusia atas manusia, rakyat hendak dihibur dengan “makan bergizi gratis”.
Kami, Solidaritas Merauke, menyatakan menolak sepenuhnya akal bulus perampasan kekayaan rakyat lewat pembaruan kebijakan. Kami menuntut penghentian total Proyek Strategis Nasional serta proyek-proyek atas nama kepentingan nasional lainnya yang jelas-jelas mengorbankan rakyat. Pelaku kejahatan-negara-korporasi wajib mengembalikan semua kekayaan rakyat yang dicuri dan segera memulihkan kesehatan dan ruang hidup rakyat di seluruh wilayah yang dikorbankan atas nama kepentingan nasional. Tidak ada pulau yang terlalu besar atau terlalu kecil untuk rusak bentang alamnya. Apabila tandatanda mencolok atas malapetaka ini diremehkan, sudah pasti akan ada percepatan pembesaran kekacauan sosial-ekologis yang belum pernah terjadi di sepanjang sejarah kepulauan dari Papua sampai Sumatra.
Satu Kekuatan! Satu Perjuangan! Rawat Kehidupan!
Merauke, 14 Maret 2025
