Konvensi ILO No. 169

Konvensi ILO No. 169 memiliki dua prinsip dasar:

• Hak masyarakat adat untuk mempertahankan dan memperkuat budaya, cara hidup, dan institusi mereka sendiri;
• Hak untuk berpartisipasi secara efektif dalam keputusan yang mempengaruhi mereka.

Ketentuan-ketentuan Konvensi No. 169 sesuai dengan ketentuan-ketentuan Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat, dan kedua instrumen tersebut saling melengkapi satu sama lain.

Konvensi ini tidak mendefinisikan siapa masyarakat adat dan suku bangsa itu, tetapi mengambil pendekatan praktis dengan hanya menyediakan kriteria untuk menggambarkan masyarakat yang ingin dilindungi.

Kriteria utama untuk identifikasi masyarakat adat dan suku adalah:

• Identifikasi diri sebagai masyarakat adat;
• Gaya hidup tradisional;
• Budaya dan cara hidup yang berbeda dari segmen lain dari populasi nasional, misalnya mata pencaharian, bahasa, adat istiadat, dll.;
• Organisasi sosial dan adat istiadat serta hukum tradisional mereka sendiri.

Untuk masyarakat adat, ada juga kriteria:

• Hidup dalam kesinambungan sejarah di suatu daerah tertentu, atau sebelum orang lain "menginvasi" atau datang ke daerah tersebut.

Menyadari bahwa masyarakat adat dan suku-suku rentan terhadap diskriminasi di banyak bidang, prinsip umum dan mendasar pertama dari Konvensi No. 169 adalah non-diskriminasi. Pasal 3 menyatakan bahwa masyarakat adat memiliki hak untuk menikmati sepenuhnya hak asasi manusia dan kebebasan fundamental tanpa hambatan atau diskriminasi. Pasal 4 juga menjamin penikmatan hak-hak kewarganegaraan umum tanpa diskriminasi. Prinsip lain dari Konvensi ini menyangkut penerapan semua ketentuannya kepada perempuan dan laki-laki dari masyarakat ini tanpa diskriminasi (Pasal 3). Pasal 20 menyatakan bahwa diskriminasi di antara para pekerja yang berasal dari masyarakat adat harus dihindari.

Menanggapi situasi rentan masyarakat adat dan suku, Pasal 4 Konvensi menetapkan perlunya tindakan khusus untuk melindungi orang, lembaga, properti, tenaga kerja, budaya dan lingkungan masyarakat adat dan suku. Juga dinyatakan bahwa tindakan-tindakan khusus tersebut tidak boleh bertentangan dengan keinginan yang dinyatakan secara bebas dari masyarakat adat.

Budaya dan identitas suku dan adat merupakan bagian integral dari kehidupan mereka. Cara hidup, adat istiadat dan tradisi, institusi, hukum adat, cara penggunaan lahan, dan bentuk-bentuk organisasi sosial mereka secara umum berbeda dengan penduduk yang dominan. Konvensi mengakui perbedaan-perbedaan ini dan berusaha untuk memastikan bahwa perbedaan-perbedaan ini dihormati dan diperhitungkan dalam tindakan-tindakan yang kemungkinan besar akan berdampak pada mereka.

Semangat konsultasi dan partisipasi merupakan landasan Konvensi ILO No. 169 yang mendasari semua ketentuannya. Konvensi mensyaratkan bahwa masyarakat adat dan masyarakat suku dikonsultasikan mengenai hal-hal yang mempengaruhi mereka. Hal ini juga mensyaratkan bahwa masyarakat adat dan suku-suku dapat berpartisipasi dengan cara yang diinformasikan, didahulukan dan bebas dalam proses pembangunan dan pembuatan kebijakan yang mempengaruhi mereka.

Prinsip-prinsip konsultasi dan partisipasi dalam Konvensi ILO No. 169 tidak hanya berhubungan dengan proyek-proyek pembangunan tertentu, tetapi juga dengan isu-isu pemerintahan yang lebih luas, dan partisipasi masyarakat adat dan suku dalam kehidupan publik.

Dalam Pasal 6, Konvensi ILO No. 169 menetapkan pedoman tentang bagaimana masyarakat adat dan suku harus dikonsultasikan:

• Konsultasi dengan masyarakat adat harus dilakukan melalui prosedur yang tepat, dengan itikad baik, dan melalui lembaga perwakilan mereka;
• Masyarakat yang bersangkutan harus memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara bebas di semua tingkat dalam perumusan, implementasi dan evaluasi langkah-langkah dan program-program yang menjadi perhatian langsung mereka;
• Komponen penting lainnya dari konsep konsultasi adalah keterwakilan. Jika proses konsultasi yang tepat tidak dikembangkan dengan lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi adat dan suku yang benar-benar mewakili masyarakat ini, maka konsultasi tidak akan memenuhi persyaratan Konvensi.

Konvensi ini juga menetapkan keadaan-keadaan individual di mana konsultasi dengan masyarakat adat dan suku adalah wajib.

Konsultasi harus dilakukan dengan itikad baik, dengan tujuan mencapai kesepakatan. Pihak-pihak yang terlibat harus berusaha untuk membangun dialog yang memungkinkan mereka untuk menemukan solusi yang tepat dalam suasana saling menghormati dan partisipasi penuh.

Konsultasi yang efektif adalah konsultasi di mana para pemangku kepentingan memiliki kesempatan untuk mempengaruhi keputusan yang diambil. Ini berarti konsultasi yang nyata dan tepat waktu. Misalnya, pertemuan informasi sederhana bukan merupakan konsultasi yang sesungguhnya; demikian pula pertemuan yang diadakan dalam bahasa yang tidak dimengerti oleh masyarakat adat yang hadir.

Tantangan-tantangan dalam menerapkan proses konsultasi yang tepat untuk masyarakat adat telah menjadi subyek dari banyak pengamatan oleh Komite Ahli ILO, serta prosedur pengawasan ILO lainnya, yang sekarang disusun oleh organisasi tersebut dalam sebuah Digest. Konsultasi yang tepat merupakan hal yang mendasar untuk dialog yang konstruktif dan untuk penyelesaian yang efektif dari berbagai tantangan yang terkait dengan implementasi hak-hak masyarakat adat dan suku.

Pasal 7 Konvensi ILO No. 169 menyatakan bahwa masyarakat adat dan suku-suku memiliki hak "untuk memutuskan prioritas mereka sendiri untuk proses pembangunan karena hal itu mempengaruhi kehidupan, kepercayaan, institusi dan kesejahteraan spiritual mereka dan tanah yang mereka tempati atau gunakan, dan untuk mengendalikan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya mereka sendiri".

Hal ini telah ditafsirkan oleh badan-badan pengawas ILO sebagai pertimbangan mendasar ketika berkonsultasi dengan masyarakat adat.

Konvensi ini mewajibkan pemerintah untuk bertanggung jawab atas tindakan yang terkoordinasi dan sistematis untuk melindungi hak-hak masyarakat adat dan suku (Pasal 3) dan untuk memastikan bahwa institusi dan mekanisme yang tepat telah tersedia (Pasal 33). Dengan fokus pada konsultasi dan partisipasi, Konvensi ILO No. 169 adalah instrumen yang mendorong dialog antara pemerintah dan masyarakat adat dan suku dan telah digunakan sebagai alat untuk proses pembangunan dan pencegahan dan penyelesaian konflik.

Hal ini dimaksudkan untuk melayani pengembangan kebijakan dan legislasi nasional. Meskipun kemajuan yang cukup besar telah dicapai sehubungan dengan implementasi Konvensi di negara-negara yang meratifikasi, badan-badan pengawas ILO juga mencatat bahwa ada sejumlah tantangan implementasi, terutama dalam kaitannya dengan tindakan terkoordinasi dan sistematis yang diperlukan dan kebutuhan untuk memastikan konsultasi dan partisipasi masyarakat adat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut mereka.

Di tingkat nasional, telah terbukti bahwa fokus pada praktik-praktik yang baik dan pelajaran yang dipetik dari implementasi praktis sangat penting untuk dialog yang konstruktif. Hal ini khususnya terjadi di Afrika dan Asia, di mana sensitivitas isu-isu adat yang dirasakan merupakan hambatan utama untuk berdialog. Oleh karena itu, pekerjaan ILO di bidang ini berkonsentrasi pada pendokumentasian praktik-praktik yang baik untuk implementasi prinsip-prinsip Konvensi No. 169, sehingga para pelaku utama dapat mengambil manfaat dan belajar dari pengalaman yang lebih komprehensif dalam pekerjaan mereka. Secara bertahap, ILO menyediakan studi tentang praktik-praktik yang baik sehubungan dengan ketentuan-ketentuan utama Konvensi ILO No. 169.

Selain itu, sejak pengadopsiannya, Konvensi ILO No. 169 telah mendapatkan pengakuan melebihi jumlah negara yang meratifikasinya. Ketentuan-ketentuannya telah mempengaruhi banyak dokumen kebijakan dan keputusan hukum di tingkat regional dan internasional. Konvensi ini merupakan referensi internasional bagi badan-badan PBB, badan-badan hak asasi manusia regional dan pengadilan hukum. Ini juga harus menjadi referensi bagi lembaga keuangan multilateral, perusahaan, pemerintah dan semua jenis organisasi internasional.

Setelah Konvensi diratifikasi, negara yang meratifikasi memiliki waktu satu tahun untuk menyelaraskan legislasi, kebijakan, dan program sebelum Konvensi tersebut mengikat secara hukum.

Negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi. Negara-negara yang belum meratifikasi. Dengan meratifikasi Konvensi, suatu Negara berkomitmen untuk membawa legislasi nasionalnya sejalan dengan Konvensi dan untuk mengembangkan tindakan yang relevan sesuai dengan ketentuan yang terkandung di dalamnya.

Teks lengkap Konvensi Masyarakat Adat dan Suku, 1989 (No. 169) dapat ditemukan di tautan ini.

Konvensi ILO 169 bahasa Indonesia