Kawasan lindung – berharga tapi bermasalah

Menetapkan atau memperluas kawasan lindung, sering terdengar baik. “Perlindungan” berkesan positif. Selama Konferensi Biodiversitas Dunia dari PBB di Desember 2022, target 30 % disambut bagai tonggak sejarah. Tapi bahayanya ternyata besar, karena pemerintahan dan organisasi-organisasi besar mengabaikan pihak-pihak yang telah melestarikan hutan hujan dan sumber daya alam lainnya karena pola hidup mereka yang serasi. Mereka ini adalah masyarakat tradisi, atau seringnya masyarakat adat.

Program seperti “30 hingga 30” membuat para aktivis HAM segera memberikan peringatan: Hingga 300 juta manusia bisa kehilangan tempat tinggalnya, bila wilayah mereka tiba-tiba harus dilindungi dan dipisahkan dari keberadaan mereka sendiri, padahal mereka disana hidup harmonis dengan lingkungannya.

Dengan begitu perlindungan biodiversitas akan menjadi salah satu kasus pencurian tanah dan penggusuran terbesar di sejarah kemanusiaan.

Asal usul konsep melestarikan alam di wilayah yang dibatasi, berasal dari USA. Taman Nasional Yellowstone ditetapkan tahun 1872 dan dianggap sebagai yang pertama dari jenisnya. Gambaran yang salah dari “alam liar” juga berasal dari Amerika Utara, yaitu “alam yang belum terjamah” terdapat di wilayah-wilayah yang hanya dihuni hewan, bukan manusia. Terutama di Afrika. Alam bisa dengan paling baik dilestarikan, jika manusia dan alam dipisahkan. Untuk itu para kritisi menggunakan istilah „Fortress conservation“, yang berarti cagar alam yang berfungsi seperti “benteng”.

Kawasan lindung telah berkembang menjadi instrumen global. Pada Juni 2022 terdapat 253.368 kawasan lindung yang berada di daratan dan 17.783 di lautan. Dengan rencana PBB “30 hingga 30” luas keseluruhan kawasan lindung akan bertambah dua kali lipat.

Tentu saja tidak cukup menetapkan kawasan lindung hanya di atas kertas. Perlindungannya harus juga dijamin di tempat. Larangan-larangan harus ditegakkan. Akan terjadi konflik kekerasan, terutama bila ranger bersenjata berwenang atas penegakkan itu.

Oleh banyaknya kawasan lindung, pola hidup masyarakat adat dikriminalisasi. Contohnya mereka sebagai pemburu tradisional dinyatakan sebagai pemburu liar. Hak-hak mereka atas makanan, air, kesehatan, standar kehidupan yang layak, tradisi budaya, akses menuju tempat keramat dikebiri. Hidup semi nomaden dijadikan hidup menetap. Dari manusia yang mandiri dan independen dijadikan buruh harian, orang yang harus minta mohon atau perhiasan fotogenik buat wisatawan.

Apakah kawasan lindung memenuhi tujuannya? Setidaknya sebagian, tapi diragukan. Meskipun jumlahnya sangat banyak, tapi krisis iklim dan biodiversitas semakin menajam. Contohnya tahun 2010 negara-negara anggota PBB telah menetapkan tujuan mencegah kepunahan spesies lewat membuat lebih banyak kawasan lindung. Namun tidak satupun dari tujuan-tujuan AICHI dapat dicapai. Hal yang sama juga dialami Sustainable Development Goals (SDGs).

Kawasan lindung bukanlah obat mujarab yang tidak bermasalah bagi biodiversitas dan iklim. Selain itu cagar alam selamanya tidak bisa dibeli dengan pelanggaran HAM seperti penggusuran. Oleh karena krisis yang semakin tajam, kita tidak bisa lagi berpendirian terus mempercayai konsep yang ternyata sering tidak berjalan baik.

Kawasan lindung mempunyai pembenaran dan bisa memberikan andil besar bagi perlindungan biodiversitas dan iklim.

- Kawasan lindung yang baru bisa ditetapkan hanya jika masyarakat dilibatkan. Pada pokoknya dalam hal ini adalah persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan (free, prior and informed consent, FPIC). Tidaklah cukup hanya mengadakan acara informasi.

- Kawasan lindung yang sudah ada boleh diperluas tapi dengan persetujuan penduduk.

- Juga pada kawasan lindung yang sudah ada, hak-hak masyarakat harus diperhatikan. Bila hak-hak mereka pada saat pembangunan kawasan lindung tidak diperhatikan, maka pembangunan itu harus diulang kembali. Pada pengulangan kembali ini bisa termasuk bahwa masyarakat adat boleh hidup dan berburu kembali di hutan serta memanfaatkan produk hutan. Selain itu mungkin mereka harus diberi kompensasi.