Waktu terbuang sia-sia - kesempatan percuma
© Maxime Aliaga
5 Nov 2024
Negara-negara di dunia sepertinya tidak mengerti arti pencegahan segera kepunahan masal flora dan fauna. Demikian yang terjadi di kota Cali (Kolombia) dimana Konferensi Konferensi Biodiversitas PBB ke 16 berhenti tanpa kesepakatan tentang pendanaan. Pertanyaannya; Bagaimana kelestarian biodiversitas harus dibayar? Bisu tanpa jawaban.
Konferensi Biodiversitas PBB (COP 16) yang baru-baru ini selesai di Cali (Kolombia) sebenarnya harus mengorganisir pendanaan perlindungan biodiversitas. Tapi perundingan setelah perpanjangan waktu berakhir tanpa hasil.
Para delegasi sebelumnya telah berunding semalam suntuk. Namun dengan semakin banyaknya peserta yang meninggalkan konferensi menuju bandara karena tiket balik pesawat mereka tidak dapat diubah lagi, maka rapat pleno tidak bisa memenuhi kuorum.
Satu titik pusat pembicaraan yang hingga kini belum terselesaikan adalah apakah harus dibentuk fonds tersendiri untuk perlindungan alam global? Pada fonds ini sebenarnya negara-negara belahan selatan bumi yang memiliki jumlah keanekaragaman hayati yang sangat besar seperti hutan hujan, punya hak bersuara yang kuat. Uni Eropa di samping negara-negara lainnya menentang.
Berjanji tahun 2022 - diundur hingga Oktober 2025
Dua tahun lalu negara-negara kaya mendapat sambutan meriah karena telah berjanji akan memberikan bantuan setiap tahunnya sebesar 20 miliar US-Dollar hingga tahun 2025, setelah itu menjadi 30 miliar tiap tahunya hingga tahun 2030. Tapi hingga kini hanya sebagian kecil saja dana yang sudah dikucurkan, bahkan sering berbentuk kredit.
Keputusan tentang pendanaan dan pertanyaan-pertanyaan lainnya diundur hingga konferensi berikutnya pada Oktober 2025 di Thailand. „Rapat diundur“ demikian bunyi kalimat terakhir COP 16.
Karena pertanyaan tentang pendanaan masih belum terjawab tuntas, maka seberapa besar seriusnya negara-negara yang bersangkutan mengumpulkan dana dengan konsep offsets dan sertifikat biodiversitas jadi belum jelas. Untuk menunjukkan risiko dari cara ini, kami akan terus menjalankan petisi "Alam tak boleh jadi komoditas".
Positif: masyarakat adat diperkuat
Dua hal positif yang telah diputuskan di Cali (Kolombia): COP 16 telah membentuk sebuah komite yang menjamin kepastian hak-hak dan kepentingan masyarakat adat.
„Kami sangat menyambut keputusan yang memperkuat hak bicara masyarakat adat. Mereka adalah pelindung alam sesungguhnya“, ujar Marianne Klute, ketua Selamatkan Hutan Hujan. „Pertanyaannya tentu saja adalah apakah hak-hak ini pada praktiknya akan sesuai dengan yang diinginkan. Dalam hal memberi keputusan apakah suara masyarakat adat akan benar-benar dilibatkan? Atau pada keputusan-keputusan yang vital, suara masyarakat adat hanya dianggap sebagai formalitas saja dan tidak perlu diperhatikan?“
Dana bagi data genetik
Satu hasil lainnya dari COP 16 adalah „Cali-Fonds“. Perusahaan-perusahaan seperti farmasi, kosmetik dan agraria akan memberikan 1 persen dari keuntungan mereka dari hasil pemanfaatan data genetik tumbuhan kepada fonds ini. Dana ini terutama ditujukan kepada masyarakat adat dan penduduk lokal lainnya di belahan selatan bumi yang melindungi alam dan sumber daya genetis tumbuhan mereka. Namun pemberian 1 persen keuntungan ini sifatnya sukarela.
Neraca dari tujuan 30 persen
Salah satu tujuan dari konferensi sebelumnya di Montréal adalah melindungi 30 persen keseluruhan wilayah daratan dan lautan di dunia secara bertahap hingga tahun 2030. Tapi sebuah studi PBB yang baru menunjukkan bahwa tujuan ini tidak akan tercapai.
Jumlah yang perlindungan daratan yang berhasil diraih hingga saat kini sebesar 17,6 persen dan di laut 8,4 persen. Ini berarti dalam kurun waktu 6 tahun ke depan harus ada penambahan daratan sebesar 16,7 juta kilometer persegi yang dilindungi (luas ini hampir sembilan kali luas Indonesia)..
Seperti berbagai organisasi HAM dan masyarakat adat, Selamatkan Hutan Hujan juga mengingatkan bahwa „30 by 30“ dapat menyebabkan penggusuran jutaan manusia yang hidup di wilayah-wilayah yang ditetapkan sebagai wilayah lindung.
Seberapa kecilnya perhatian kepada masyarakat adat saat kini, bisa dilihat dari pernyataan berikut: Hanya 3,95 persen wilayah lindung yang dikelola masyarakat adat. Menurut para penulis PBB, tujuan 30 persen bisa lebih mudah dicapai bila lebih banyak wilayah masyarakat adat yang diakui dan didaftarkan untuk tujuan perlindungan alam.
Analisa menyeluruh dari hasil COP 16 bisa Anda baca di sini (bahasa Inggris)
