Hasil evaluasi Komnas HAM tentang proyek gula dan etanol PSN Merauke

Franky Samperante, direktur Pusaka - mitra Selamatkan Hutan Hujan, mengapresiasi hasil dari Komnas HAM: „Hal ini mengesahkan potensi adanya pelanggaran HAM, dimulai dari undang-undang dan pedoman yang dilakukan tanpa konsultasi atau persetujuan masyarakat setempat hingga dampak yang bisa ditimbulkan terhadap pola hidup mereka.“

Ia meragukan apakah pemerintah akan memperhatikan anjuran Komnas HAM dan seruan LSM. Ia melanjutkan bahwa pemerintah hanya bertindak demi kepentingan investor yang kemudian mengutamakan proyek-proyek besar dan mengabaikan penduduk dan hak-hak masyarakat adat.

Komnas HAM melakukan investigasi setelah 4 kelompok masyarakat adat Marind, Maklew, Khimaima dan Yei pada 2024 mengajukan pengaduan. Menurut kaidah internasional, masyarakat adat harus turut memberikan persetujuannya terhadap rencana pembangunan proyek di wilayahnya. Hal ini tidak terjadi. Sebaliknya mereka menolak pembukaan hutan-hutan mereka.

Penempatan tentara tambahan di Papua Selatan menyebarkan ketakutan. Pada 10 November 2024 terdapat 2000 tentara memasuki Merauke untuk ikut bekerja dalam proyek tersebut.

Komnas HAM meyakini proyek besar sperti PSN ini mengancam hutan yang penuh dengan spesies flora dan fauna serta keseimbangan ekologis.

HAM, hutan hujan, iklim dan biodiversitas terancam

Komnas HAM berkesimpulan bahwa PSN Merauke melanggar berbagai hukum nasional tentang perlindungan masyarakat adat. Selain itu proyek tersebut melanggar standar HAM dan lingkungan hidup internasional. Meskipun Indonesia tidak meratifikasi konvensi Organisasi Buruh Internasional (ILO 169), tapi prinsip konvensi tersebut yaitu persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (FPIC) menjadi patokan.

Yang tak kalah penting, deforestasi membabi buta di Merauke bertentangan dengan komitmen iklim dan biodiversitas Indonesia terhadap perlindungan hutan, iklim dan hak masyarakat adat.

Komnas HAM mengidentifikasi adanya lima pelanggaran HAM

• • Hak atas lahan dan wilayah adat terjamin di dalam UUD 1945;
  • Hak atas lingkungan yang sehat tercantum dalam UUD 1945 dan UU Lingkungan Hidup;
  • Hak atas ketahanan pangan terjamin dalam UUD 1945 dan UU tentang Pangan;
  • Hak atas partisipasi mengambil keputusan tercantum dalam UU tentang pembagian lahan;
  • Hak atas keamanan, sebab kehadiran milter dalm jumlah besar menyebabkan tekanan psikis dan ketakutan akan diintimidasi atau kekerasan.

Komnas HAM menyarankan

• • Pemetaan wilayah adat yang menyeluruh dan transparan secara hukum harus dibuat untuk menghindari pencaplokan lahan ilegal dan akan menjamin pengakuan hak wilayah masyarakat adat secara hukum.
  • Pemerintah harus mengakui hak-hak masyarakat adat atas tanah dan wilayahnya.
  • Pemerintah harus menjamin bahwa proyek-proyek di wilayah adat memberikan masyarakat adat keuntungan yang adil dan pembangunan berkelanjutan.
  • Pemerintah harus menguji pemberian izin dan konsesi kepada perusahaan yang berlokasi di wilayah adat dan memprioritaskan kepentingan masyarakat adat.

Anjuran Komnas HAM namun tidak mengikat secara hukum

Masyarakat sipil menuntut: Hentikan PSN Merauke!

Bagi pembela lingkungan dan HAM, anjuran tersebut meskipun memberikan sinyal yang jelas tapi secara menyeluruh tidak mencukupi. Ancaman bahaya akibat deforestasi membabi buta dan perusakan tatanan sosial ekonomi terlalu besar.

Pencurian lahan dan perusakan lingkungan telah dimulai. Oleh karena itu masyarakat adat harus diberikan kompensasi dan hutan yang telah ditebang harus direforestasi.

PSN Merauke harus segera dihentikan! Milter harus segera hengkang!