Jangan ganggu Peraturan EUDR tentang Pencegahan Deforestasi
Pembukaan hutan hujan demi perkebunan kelapa sawit di Kalimantan (© IAR)
Penebangan hutan tropis di hutan hujan Basin Kongo (© Global Witness)
Kawanan ternak di propinsi Mato Grosso di Brasil (© alffoto / istockphoto.com)
Masyarakat adat menolak kehilangan hutan dan perampasan tanah di Brasil (© Apib Comunicação - CC BY-SA 2.0)
24 Okt 2024
Tanggal 2 Oktober Komisi UE (Uni Eropa) menyerah pada tekanan lobi dari sektor ekonomi dan dari berbagai pemerintahan, diantaranya Jerman dan Austria. Pelaksanaan Peraturan UE tentang Deforestasi (EUDR) diusulkan mundur 12 bulan. Organisasi lingkungan hidup dari seluruh dunia bereaksi keras dan mendesak Parlemen UE menolak usulan tersebut dan melindungi hutan dunia.
Sejak berbulan-bulan para pelobi dari sektor ekonomi dan berbagai pemerintahan, termasuk Indonesia, Brasil, Jerman dan Austria mengadakan lobi di Komisi Eropa dan memberi pengaruh mencegah pelaksanaan Peraturan UE tentang Pencegahan Deforestasi (EUDR: EU Deforestation Regulation) yang direncanakan berlaku mulai Januari 2025.
Dengan seperangkat peraturan, UE ingin melindungi hutan dengan lebih baik atas dampak dari konsumsi kita akan produk daging sapi, kulit, minyak sawit, kopi, kakao, kayu, karet dan kedelai. Tak kalah penting juga hak-hak manusia yang hidup di wilayah hutan.
Pada 28 September Selamatkan Hutan Hujan telah mempublikasikan petisi "UE harus melindungi hutan dan jangan melemah melawan penebang hutan". Petisi ini ditujukan kepada Komisi UE, Parlemen UE dan Dewan Menteri UE dan telah ditanda tangani oleh 63.000 orang dari seluruh dunia.
Namun beberapa hari sesudahnya Komisi UE menyerah. Pada 2 Oktober Komisi UE mengusulkan agar pelaksanaan EUDR diundur 12 bulan. Dewan Menteri UE telah menyetujuinya dalam sebuah proses kilat.
Sikap munafik dan menyedihkan
Para perusahaan dan pemerintahan mengeluh bahwa peraturan-pertaturan tersebut sangat terlambat diumumkan UE, tidak cukup jelas dan mereka tidak cukup punya waktu bersiap diri menghadapi mulainya pelaksanaan Peraturan UE tentang Pencegahan Deforestasi.
„Sikap perusahaan dan pemerintahan adalah munafik dan menyedihkan“, tandas Klaus Schenck, campaigner bidang hutan dari Selamatkan Hutan Hujan. „Sangat tidak dapat diterima bahwa hingga akhir tahun 2024 masih banyak perusahaan yang belum bisa atau mau menghentikan suplai bahan mentah agraria dan produksi kayu dari rantai pasokan mereka. Hal ini berkenaan dengan bahan-bahan mentah yang didapat dari hasil tebang hutan, pelanggaran HAM dan hak lahan atau dengan kondisi syarat-syarat kerja yang buruk.“
Selamatkan Hutan Hujan mendesak Parlemen UE menolak usulan Komisi UE dan membuat perlindungan hutan dunia lebih baik lagi.
Sejumlah besar organisasi dari seluruh dunia protes
Lebih dari 200 organisasi lingkungan hidup, pembangunan dan HAM, diantaranya Selamatkan Hutan Hujan dan Salva la Selva, dari lebih 40 negara dan 20 negara anggota UE segera bereaksi dengan memberikanpernyataan bersama kepada Uni Eropa.
Dengan titel „Jangan ganggu Peraturan UE tentang Pencegahan Deforestasi“ mereka yang disebut di atas mendesak Parlemen UE dan wakil-wakil pemerintahan negara-negara anggota di Dewan Menteri UE untuk menolak usulan Komisi UE dan tidak mentolerir pengunduran 12 bulan.
„EUDR adalah peraturan internasional perdana yang menentang penebangan dan perusakan hutan serta dampak yang dihasilkannya terhadap HAM“, demikian pernyataan tersebut. EUDR telah disetujui secara demokratis dengan partisipasi publik yang luar biasa.
Pernyataan jelas dari Organisasi Payung Masyarakat Adat Brasil
„Dalam waktu dimana sebagian besar wilayah Brasil tertutup oleh asap kebakaran hutan di hampir seluruh bioma, adalah sangat disesalkan bila pelaksanaan EUDR diundur. Kami menganggap peraturan-peraturan tersebut sebagai instrumen dasar dan pelengkap untuk mengurangi deforestasi di Brasil“, jelas Dinamam Tuxá, koordinator eksekutif Organisasi Payung Masyarakat Adat Brasil (APIB).
„Keputusan ini merupakan bukti kuat pengaruh lobi agraria pada proses keputusan yang demokratis dan membuat negara-negara tidak mungkin memenuhi kewajiban-kewajiban globalnya yang berhubungan dengan kesepakatan Paris“, tambah Tuxá.
Ini tidak saja berkenaan dengan pengurangan penebangan hutan yang berhubungan dengan bahan mentah yang diekspor ke Eropa, tapi juga dengan HAM di wilayah masyarakat adat dan masyarakat tradisi lainnya dimana tanah mereka dijarah dan dirusak oleh aktivitas kriminal, begitu pernyataan Perhimpunan Masyarakat Adat.
Organisasi-organisasi Indonesia cemas
Juga di Indonesia ada reaksi atas manuver Komisi Uni Eropa: „Kami cemas akan usulan itu yang mengundur seluruh pelaksanaan peraturan EUDR. Sebab ini bisa menghindari kemajuan usaha perbaikan yang sedang berjalan di sektor bahan mentah“, tulis aliansi dari 45 organisasi di Indonesia, diantaranya mitra kerja dari Selamatkan Hutan Hujan dan beberapa jaringan lainnya yang bekerja sama dengan kami, dalam seruan terbuka 7 Oktober.
„Terlepas dari kemungkinan penundaan pelaksanaan EUDR, kebutuhan memperbaiki tata kelola bahan mentah tetaplah mendesak, terutama bila dikaitkan dengan permintaan pasar dunia yang terus menaik dan kewajiban Indonesia mencegah krisis iklim di sektor hutan dan agraria“, demikian seruan selanjutnya. Dengan sebuah katalog tuntuan, organisasi-organisasi tersebut memberikan seruan pada pemerintah Indonesia.
„Beberapa Kementerian di Indonesia menolak EUDR. Bagi saya itu adalah diluar batas dan sangat disesalkan“, jelas Andi Muttaqien, ketua organisasi Satya Bumi, di film dokumentasi Afsya. „Sebab kami memandang EUDR sebagai momentum yang harus kita manfaatkan untuk memperbaiki tata penggunaan bahan mentah yang penting. Bahan-bahan mentah ini benar-benar harus bebas dari penebangan. Penebangan di Indonesia harus dihentikan. Momentum ini harus dimanfaatkan“, demikian Muttaqien.
EUDR di Brasil berkenaan dengan 7 bahan mentah: kayu, kedelai, sapi, kopi, kakao, minyak sawit dan karet. Di Indonesia 5 bahan mentah: minyak sawit, kakao, kopi, karet dan kayu.
Bagaimana selanjutnya?
Kini Parlemen UE pada gilirannya. Pada Mei 2023 sebenarnya sebagian besar anggota Parlemen mendukung peraturan tersebut. Namun setelah pemilihan UE suasana politik di Parlemen berbalik.
Debat dan voting di Parlemen tidak saja memberikan kesempatan untuk mengundur pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Hutan selama 1 tahun, tapi juga untuk melemahkan peraturan tersebut dengan usulan-usulan perubahan lainnya, hingga suatu saat peraturan itu tak ada lagi artinya.
Biasanya Komite Lingkungan Hidup yang memveto atas usulan serta keseluruhan naskah, sebelum komite ini menyerahkannya pada rapat pleno Parlemen EU. Namun atas dasar desakan, maka rapat pleno ini yang langsung memveto usulan tersebut - kemungkinan besar tanggal 13 dan 14 November.
Menteri Perekonomian Indonesia segera bereaksi atas usulan Komisi UE tersebut. Indonesia khawatir terhadap isi EUDR tapi tidak terhadap waktu dimulainya pelaksanaan. Di Komite Lingungan Hidup Parlemen UE beberapa anggota Parlemen pada diskusi tanggal 14 Oktober telah melihat ada celah untuk merubah setiap alinea EUDR.
Selamatkan Hutan Hujan mendesak Parlemen UE untuk menolak usulan tersebut dan sungguh-sungguh memulai pelaksanaan EUDR pada 1 Januari 2025, bercermin pada konsensus dengan suara mayoritas di Komite pada 2023.
Reuters, 8.6.2023. Indonesia accuses EU of 'regulatory imperialism' with deforestation law:https://www.reuters.com/business/environment/indonesia-accuses-eu-regulatory-imperialism-with-deforestation-law-2023-06-08/
Reuters, 12.9.2024. Brazil asks EU to hold off on implementing deforestation law: https://www.reuters.com/world/americas/brazil-asks-eu-hold-off-implementing-deforestation-law-2024-09-11/
Kementerian Pangan dan Kehutanan Jerman, 13.9.2024. Pemerintah Jerman mendesak pengunduran pelaksanaan EUDR: https://www.bmel.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2024/091-vo-entwaldungsfreie-produkte.html
Euractive, 30.4.2024. Austria: Von der Leyen ingin menunda EUDR: https://www.euractiv.de/section/landwirtschaft-und-ernahrung/news/oesterreich-von-der-leyen-soll-eu-entwaldungsgesetz-verzoegern/
Komisi Eropa, 2.10.2024. Komisi memperkuat dukungan pelaksanaan EUDR tentang penebangan hutan dan sebagai reaksi atas desakan mitra global mengusulkan agar pelaksanaan diundur 12 bulan: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_24_5009
menyetujuinya dalam sebuah proses kilat
Dewan Menteri Eropa, 16.10.2024. Tindakan hukum UE menentang deforestasi: Saran untuk menunda tanggal awal berlaku: https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2024/10/16/eu-deforestation-law-council-agrees-to-extend-application-timeline/
pernyataan bersama kepada Uni Eropa.NGO-Koalition Together4Forests, 15.10.2024. CSO statement - HANDS OFF THE EU DEFORESTATION REGULATION:https://together4forests.eu/resources/CSO%20statement_October%202024.pdf
Organisasi Payung Masyarakat Adat Brasil (APIB).
Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), 10.10.2024. Em meio a crise climática, Comissão Europeia decide adiar a implementação de lei antidesmatamento (EUDR) : https://www.facebook.com/apiboficial/photos/implementa%25C3%25A7%25C3%25A3o-da-eudr-lei-antidesmatamento-%25C3%25A9-adiada-pela-comiss%25C3%25A3o-europeia-segun/540213955325062/?checkpoint_src=any
The Indonesian Civil Society Coalition, consisting of 45 organizations, 7.10.2024. JOINT STATEMENT: URGING THE STRENGTHENING OF SUSTAINABLE COMMODITY GOVERNANCE IN RESPONSE TO EUDR AND GLOBAL MARKET DEMANDS:https://kaoemtelapak.org/wp-content/uploads/2024/10/Joint-Statement-of-Indonesian-CSOs-–-In-Response-to-EUDR-October-7-2024.pdf
Selamatkan Hutan Hujan, 29.8.2024. Afsya. Film tentang masyarakat adat yang membela hutan adat, menit 01:20 – 02:04: https://www.youtube.com/watch?v=eCFPEzXiTgU
Menteri Perekonomian Indonesia segera bereaksi
Reuters, 3.10.2024. Indonesia concerned over EU deforestation law rules, not implementation timeframe: https://www.reuters.com/business/environment/indonesia-says-concern-with-eu-deforestation-law-is-rules-not-implementation-2024-10-03/
Antara News, 3.10.2024. Indonesia pushes for revision of EU deforestation regulation: https://en.antaranews.com/news/328251/indonesia-pushes-for-revision-of-eu-deforestation-regulation
