Militer mengamankan Proyek Pangan dan Energi PSN Merauke
Penghilangan mama hutan dan nafkah masyarakat adat diamankan oleh pemain bisnis dan tentara (© Pusaka)
Menteri Pertanian dan tentara ikut dalam kerusakan kehidupan alam dan manusia Merauke (© Pusaka)
Pengundulan hutan hujan telah mulai. Kehidupan alam dan manusia Merauke mulai diganti dengan gula dan etanol (© Pusaka)
Ratusan excavator pesanan Haji Isam pemilik Jhonlin Group telah tiba di Merauke (© Pusaka)
Masyarakat adat Malind dirampas hutan, dusun dan nafkah (© Richard Mahuze)
3 Okt 2024
Proyek Pangan dan Energi Merauke di Provinsi Papua Selatan merampas hak masyarakat adat dan akan membabat dua juta hektar hutan. PSN Merauke itu dipaksakan dengan kekuatan militer. Masyarakat adat dan LSM melawan.
Proyek Strategis Nasional (PSN) Pengembangan Pangan dan Energi Merauke di Provinsi Papua Selatan, Food Estate atau Cetak Sawah PSN Merauke, yaitu perkebunan tebu dan pabrik bioetanol, diperkirakan akan menggunakan tanah dan hutan adat seluas lebih dari 2 juta hektar.
Masyarakat adat terdampak dan terancam PSN Merauke yakni Suku Malind, Maklew, Khimaima dan Yei, pemilik tanah, dusun, rawa dan hutan adat, belum pernah diberikan informasi gagasan proyek. Mereka dikorbankan dan tidak pernah dilibatkan secara bermakna, bermusyawarah dan memberikan keputusan persetujuan bebas sejak awal atas proyek PSN Merauke.
„Proyek PSN Merauke merampas hak masyarakat adat, hak hidup, hak atas tanah, hak mengelola sumber daya alam, hak atas pembangunan, hak atas pangan dan gizi. Penggundulan hutan, pengrusakan rawa dan lahan gambut, akan meningkatkan krisis ekologi", demikian Franky Samperante, direktor Yayasan Pusaka Bentala Rakyat.
Barak kosong - Bisnis lancar
Militer Indonesia mengurus segalanya. Di Papua dengan dalil keamanan pangan, turut terlibat mulai dari pengalihan hak atas tanah, mengurus lahan pertanian sampai produksi.
„Keterlibatan militer dalam proyek Food Estate PSN Merauke berpotensi mengancam dan menghilangkan hak hidup orang asli Papua, akan memperluas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, kekerasan dan kesewenang-wenangan, yang melanggar konstitusi dan peraturan perundang-undangan, serta kebijakan internasional berhubungan dengan prinsip dan tujuan pembangunan berkelanjutan,” tutur Teddy Wakum, juru bicara #Solidaritas Merauke.
Perusahaan menggunakan aparat dan fasilitas militer dalam perolehan lahan, survey lokasi dan pengukuran tanah, sehingga masyarakat tidak bebas dan tertekan. Perusahaan dikawal aparat militer membongkar dan menggusur kawasan hutan, rawa dan tempat penting masyarakat adat, hasil hutan kayu dibawa dan dijual keluar. Tidak ada dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Persetujuan Kelayakan Lingkungan Hidup.
LSM Solidaritas Merauke dan Forum Masyarakat Adat Malind Kondo Digoel meminta Presiden RI Joko Widodo dan presiden terpilih Prabowo Subianto menghentikan Proyek PSN Merauke dan meminta Pangilma TNI membatalkan pembentukan batalyon baru di Tanah Papua, mengevaluasi dan menghentikan pendekatan keamanan dan keterlibatan militer dalam proyek komersial atas nama PSN Merauke.
Proyek Pangan dan Energi PSN Merauke
Program pengembangan pangan dan energi menjadi perhatian pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pada November 2023, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menetapkan proyek cetak sawah baru PSN Merauke.
Proyek Pangan dan Energi (gula dan bioetanol) dimulai pada bulan Juni 2024 sebagai proyek baru yang terkait perampasan tanah, mengabaikan hak masyarakat dan menrusak ekologi Merauke.
Pada 23 Juli 2024, Presiden Joko Widodo melakukan penanaman tebu perdana di lokasi perusahaan perkebunan tebu PT Global Papua Abadi di Kampung Sermayam, Merauke.
Ratusan Eskavator pesanan Jhonlin Group milik Haji Isam telah datang ke Merauke, dari perusahaan Sany asal Cina.
Lima pabrik gula yang akan dibangun di Merauke untuk mengolah tebu dari luas kebun sekitar 400.000 hektare (ha). Direncanakan dua juta hektar akan dibuka untuk perkebunan tebu. Proyek gula dan bioetanol Merauke jalan menuju krisis ekologi dan HAM.
PSN Merauke dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Badan Usaha, dengan dalil kesejahteraan ekonomi, ketahanan pangan dan energi. Praktiknya PSN Merauke untuk pengambangan tanaman komersial dikelola perusahaan dan berorientasi pada komoditi ekspor.
Sebaliknya, proyek PSN Merauke untuk intensi ekonomi politik hanya menguntungkan penguasa dan segelintir pemodal.
#SolidaritasMerauke
#SavePapua
#SavetheEarth
#TolakPSNMerauke
