Setelah suku Maasai protes, pemerintah Tanzania konon memenuhi tuntutan mereka
Suku Maasai di sebuah pasar dekat kawah Ngorongoro (© RdR/Mathias Rittgerott)
28 Agu 2024
Pemerintah Tanzania berusaha mencabut hak pilih lebih dari 100.000 warga Maasai di wilayah sekitar kawah Ngorongoro dan menggusur mereka dari tanahnya. Setelah aksi protes besar dan blokade sebuah jalan yang banyak dikunjungi turis, pemerintah membatalkan niatnya. Konon sekolah dan layanan kesehatan juga akan dibangun kembali.
Sejak bertahun-tahun suku Maasai di Tanzania menentang penggusuran yang berkedok perlindungan alam yang menimpa diri mereka. Pemerintah membiarkan sekolah-sekolah di Ngorongoro dan rumah sakit di Endulen rusak dan mempersulit kehidupan penduduk. Dengan begitu mereka akan „pindah sukarela“ ke Msomera yang jaraknya berkisar 600 kilometer. Pada 10 Juni 2022 di wilayah Loliondo, polisi dan penjaga hutan bahkan menembaki warga agar mereka meninggalkan tanahnya.
Kini pemerintah Tanzania berusaha mencabut hak pilih 110.000 warga Maasai di Ngorongoro. Di pemilihan suara tingkat komune di bulan November tiba-tiba dalam daftar tertulis banyak nama di wilayah Msomera, padahal mereka tidak tinggal disana. Ini membuat akses ke kotak suara bisa tidak mungkin. Selain itu 25 desa dan 11 komune akan resmi dibubarkan. Ini bisa membuat warga desa kehilangan rumahnya.
Untuk menentang penindasan hak-hak mereka, sebanyak 15.000 hingga 20.000 warga suku Maasai tanggal 18 Agustus berdemonstrasi dengan damai di sepanjang jalan antara tempat wisata Ngorongoro dan Serengeti dan telah memblokirnya berjam-jam..
Setelah keputusan pengadilan tinggi di ibu kota provinsi Arusha, beberapa hari kemudian pemerintah menarik rencananya mencabut hak pilih masyarakat. Selain itu Presiden Ibu Samia Suluhu juga menetapkan agar layanan negara yang pokok seperti layanan kesehatan dan sekolah dibangun kembali, demikian laporan mitra kami Yannick Ndoinyo dari Massai-Organisation TEST. Pembubaran desa-desa ditangguhkan sementara hingga keputusan pengadilan dijatuhkan.
Ndoinyo terus memonitor apakah keputusan-keputusan dan komitmen-komitmen akan dijalankan. Juga di wilayah Loliondo hak-hak masyarakat harus dihargai.
