Sawit membunuh! Kekerasan aparat terhadap masyarakat adat di Bangkal, Kalteng
Puluhan masyarakat adat ditangkap, satu korban jiwa dan dua warga terluka dalam konflik tanah dengan anak perusahaan Best Group - Sawit membunuh! (© Save Our Borneo)
9 Okt 2023
Kekerasan aparat kepolisian terhadap masyarakat adat desa Bankal, Kalimantan Tengah, dalam konflik tanah dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit dari Best Group menyebabkan satu warga meninggal dunia, dua terluka berat dan puluhan warga tertangkap.
Sabtu, tanggal 7 Oktober 2023, Desa Bangkal, Seruyan, Kalimantan Tengah.
Dunia menyaksikan brutalitas aparat kepolisian Indonesia dalam melakukan penanganan konflik ketika komunitas masyarakat adat berhadapan dengan perusahaan. Satu korban meninggal dunia dan dua lainnya terluka akibat peluru senjata pihak kepolisian. Puluhan orang lainnya turut ditangkap.
Lagi-lagi rakyat yang berdiri memperjuangkan haknya terhadap PT HMBP menjadi korban.
Untuk menjawab tuntutan masyarakat adat atas lahan plasma yang puluhan tahun tak juga diberikan oleh PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP), anak perusahaan Best Agro Internasional, polisi tak segan menembaki masyarakat adat yang seharusnya mereka lindungi.
Aksi protes warga dilakukan sejak 16 September 2023. Masyarakat menutup akses jalan masuk perkebunan PT HMBP. Soalnya, HMBP menanam di luar HGU-nya, dan masyarakat menuntut untuk diberikan plasma.
Menurut WALHI Kalteng bentrok yang terjadi merupakan akumulasi dari kemarahan warga atas situasi yang tidak memihak kepada masyarakat. Warga menilai pemerintah yang memiliki kewenangan terkait penyelesaian persoalan plasma ini tidak berkomitmen dan secara tegas menjalankan tugasnya dan hanya berperan sebagai fasilitator.
Sejumlah organisasi sipil yakni Save Our Borneo, Sawit Watch dan Satya Bumi menuntut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI membentuk tim pencari fakta atas konflik yang terjadi di Desa Bangkal.
Selain kepada Komnas HAM, Save Our Borneo juga menuntut aparat keamanan agar dapat menghindari penggunaan kekerasan dan memprioritaskan dialog yang adil dan setara. Mereka juga mendesak agar para pihak untuk dapat menahan diri agar tidak semakin banyak korban dan kekerasan yang terjadi terus berlanjut.
Menyikapi brutalitas aparat kepolisian terhadap masyarakat sehingga menyebabkan satu orang meninggal dunia dan dua lainnya terluka, kami bersolidaritas dengan yang tertindas dan mendukung tuntutan LSM Indonesia.
Segenap keluarga besar Selamatkan Hutan Hujan menyampaikan turut berbela sungkawa atas keluarga yang ditinggalkan.
Namun, tindakan penghilangan nyawa jelas-jelas telah mencederai hak asasi manusia warga Bangkal. Seharusnya mereka memperoleh keadilan dan perlindungan dari Negara.
Solidaritas untuk warga Bangkal!
Pembeli minyak sawit dan konsumen harus tahu, bahwa ekspansi perkebunan sawit selalu memakan korban, bahkan korban berdarah.
Video
Save Our Borneo (Video masyarakat): https://www.facebook.com/SOBinfomedia/videos/857418942423503
CNN Indonesia: https://www.youtube.com/watch?v=UIiHZqv_yQo
Save Our Borneo, Sawit Watch dan Satya BumiSiaran Pers Bersama
Sawit Watch, Save Our Borneo dan Satya Bumi
“Lagi, Konflik Agraria Berujung Jatuhnya Korban di Desa Bangkal”
[Palangkaraya, 7 Oktober 2023]
Letusan konflik di perkebunan sawit kembali terjadi. Kali ini terjadi di Desa Bangkal, Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Bahwa telah terjadi penembakan yang dilakukan aparat keamanan terhadap sejumlah warga masyarakat adat Desa Bangkal yang sedang melakukan aksi. Bahkan, satu dari warga yang tertembak meninggal dunia. Aksi ini bukanlah pertama kali yang dilakukan masyarakat adat Desa Bangkal dan desa-desa di sekitar PT. HMBP.
Aksi dilakukan masyarakat sebagai bentuk protes masyarakat atas kebun plasma sebesar 20% yang belum direalisasi oleh PT. HMBP. Yang akhirnya meletus pada hari ini dan jatuhnya korban jiwa pun tidak dapat terhindarkan. Pada hari ini masyarakat juga melakukan aksi dengan memblokade akses masuk Estate 2, PT. HMBP. Area ini merupkan lahan perkebunan yang dibangun PT. HMBP di luar Hak Guna Usaha (HGU) seluas 1.175 Hektare.
PT. HMBP diketahui merupakan bagian dari Best Agro Group Internasional (anak perusahaan) dan telah menerima sertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Artinya bahwa dengan didapatkannya sertifikat ISPO maka secara legalisasi lahan sudah clean and clear. Namun dengan konflik diatas, menunjukkan bahwa sertifikasi ISPO gagal dalam memetakan kondisi lapang serta gagal melakukan penilaian prinsip-prinsip keberlanjutan dalam proses sertifikasinya. Merespon kondisi ini, Sawit Watch, Save Our Borneo (SOB) dan Satya Bumi menuntut agar : 1. Kepada parapihak untuk dapat menahan diri agar tidak semakin banyak korban dan kekerasan yang terjadi terus berlanjur 2. Kepada Aparat Keamanan agar dapat menghindari penggunaan kekerasan dan memprioritaskan dialog yang adil dan setara 3. Kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI, dapat merespon kasus ini dengan membentuk tim pencari fakta atas konflik yang terjadi 4. Pemerintah baik di Nasional dan Daerah harus serius dalam mengawasi proses realisasi plasma yang kasus tuntutan realisasinya sudah banyak terjadi di sejumlah wilayah *********
Untuk informasi lebih lanjut silahkan menghubungi:
1. Cepot (Sawit Watch) : WA 08129501733/cepot@sawitwatch.or.id
2. Habibie (Save Our Borneo) : WA 081255446534/info@saveourborneo.org
3. Andi Muttaqien (Satya Bumi) WA 08121996984/andi@satyabumi.org
