PBB mendapat 72.643 tandatangan karena Afrika-Deals dengan Bolloré
Protes menentang perusahaan minyak sawit Okomu Oil di Nigeria (© Okpamakhin Initiative)
11 Feb 2022
Tiga organisasi PBB telah mendapat surat peringatan: LSM Selamatkan Hutan Hujan dan Oakland Instiute telah menyerahkan petisi dengan 72.643 tandatangan kepada Pogram Pangan Dunia (WFP), Progam Pembangunan PBB (UNDP) dan UNICEF. Ke tiga organisasi PBB ini dituntut menghentikan bisnis dengan Bolloré Group yang terlibat korupsi dan perampasan tanah oleh anak perusahaannya.
Bolloré Group adalah dinas jasa PBB yang penting. Bisnis ini memberikan perusahaan tiap tahunnya 50 juta US-Dollar dari logistik dan jasa lainnya.
Tuduhan-tuduhan yang disebut di atas menyangkut Socfin Group (anak perusahaan Bolloré Group). Bolloré Group mempunyai saham sebesar 39% di Socfin Group. Socfin mengelola kebun karet dan minyak sawit di 10 negara-negara Afrika dan Asia dan punya citra buruk: Dimanapun anak perusahaan Bolloré aktif, penduduk setempat selalu melaporkan adanya praktek liar seperti perampasan tanah. Selain itu Bolloré Group dituding korupsi dan praktek ilegal lainnya dalam memperoleh konsesi pelabuhan di Afrika, demikian Oakland Institute dalam Studi „Doing business with the Bolloré Group“. 26 Februari 2021 Bolloré Group telah menerima kesepakatan dengan Kejaksaan dan hukuman denda 12 juta Euro.
"Selagi organisasi-organisasi PBB seperti UNDP, WFP dan UNICEF bertekat memerangi kemiskinan dan kelaparan, ternyata mereka sangat kurang teliti dalam memilih partner kerja seperti dengan Bolloré Group asal Perancis”, ujar Marianne Klute – ketua Selamatkan Hutan Hujan: “Banyak orang baik yang bekerja di organisasi-organisasi PBB yang terpandang ini – tetapi bisnis dengan Bolloré Group hanya merusak citra PBB, sementara perusahaan-perusahaan seperti SOCFIN asyik menyengsarakan manusia di Afrika dan Asia.”
“Dalam mengamati tuduhan-tuduhan yang terdokumentasi tentang pelanggaran HAM, praktek ilegal dan korupsi, nampak jelas hal ini melanggar; kode etik dinas layanan PBB, prinsip utama PBB tentang ekonomi dan HAM, kriteria ijin masuk pemasok serta kesepakatan yang ditanda-tangani dengan perusahaan dalam kerangka Global Compact”, ujar Frederic Mousseau – Policy Director Oakland Institute (USA).
Petisi ini lanjutan dari seruan yang isinya sama dari 40 organisasi masyarakat sipil di 16 negara, dimana seruan ini telah diabaikan oleh PBB di bulan Mei 2021.
“Anggota dari beberapa organisasi yang telah menanda-tangani seruan ini adalah korban penyengsaraan dan intimidasi karena mereka melawan perampasan lahan di lahan mereka”, ujar Frederic Mousseau. “Dengan petisi ini lebih dari 70.000 manusia dari seluruh dunia bersolidaritas dengan para korban ketidak-adilan ini dan beragabung menuntut organisasi-organisasi PBB untuk segera menghentikan bisnis dengan Bolloré Group”, tegas Mousseau kembali.
Diduga bahwa Vincent Bolloré akan pensiun pada 17 Februari 2022 dan menyerahkan kontrol perusahaan pada generasi keluarga berikutnya. Bolloré disamping itu telah menyatakan akan mengadakan pembicaraan dengan Mediterranean Shipping Company (MSC) tentang penjualan divisi logistik di Afrika. “Penyerahan kekuasaan dinasti keluarga dan negoisasi ini sama sekali tidak akan merubah pelanggaran prinsip dasar dan kode etik PBB yang nampak jelas yang terus berlangsung sejak bertahun-tahun”, demikian Mousseau.
Disini Anda bisa membaca petisi
Kepada: Program Pangan Dunia (WFP), Program Pengembangan PBB (UNDP), Unicef
Yang terhormat bapak Beasly,
yang terhormat ibu Fore,
yang terhormat bapak Steiner,
Bolloré Grup adalah sebuah penyedia jasa dari PBB yang penting, dimana darinya Bolloré Grup mendapat tiap tahunnya 50 juta US-Dollar untuk logistik dan jasa lainnya. Antara 2015 dan 2019 berbagai organisasi PBB telah menandatangani lebih dari 200 kontrak kerja dengan grup perusahaan yang bernilai lebih dari seperempat miliar dollar. Dari tiga organisasi Anda saja telah tertutup jumlah sebesar 95 persen.
Kami menyerukan institusi-institusi Anda untuk mengakhiri semua hubungan bisnis dengan Bolloré Grup dan anak perusahaannya oleh alasan-alasan berikut ini:
• Bolloré Grup dengan sahamnya sebesar 39,4 persen di Socfin Grup ikut dalam perkebunan karet dan minyak sawit. Socfin mengawasi hampir 400.000 hektar konsesi perkebunan di Asia dan Afrika. Dimanapun anak perusahaannya aktif baik di Kamerun, Sierra Leone, Pantai Gading dan Kamboja, penduduk sempat telah melaporkan adanya cara-cara brutal seperti perampasan tanah. Berulang kali masyarakat setempat menjadi korban kekerasan, intimidasi dan penangkapan semena-mena.
• Bolloré Grup dituduh korupsi dan praktek ilegal untuk mendapatkan konsesi pelabuhan di Afrika. Pada 26 Februari 2021 Bolloré Grup dalam hubungannya dengan tuduhan korupsi di Togo telah menerima kesepakatan dengan Kejaksaan dan denda sebesar 12 juta Euro (pleaded quilty). Vincent Bolloré dan dua managera lainnya ingin juga menerima perjanjian seperti itu dan kabarnya telah membayar denda masing-masing sebesar 375.000 Euro. Ketua hakim namun menolaknya dan berpendirian agar mereka bertanggung jawab di pengadilan.
Semua dokumen dan kaitannya yang menjadi dasar bagi pernyataan-pernyatan di atas, dimuat dalam laporan Doing Business With the Bolloré Group.
Dibalik latar belakang tuduhan-tuduhan yang didokumentasikan tentang praktek ilegal, pelanggaran HAM dan korupsi tampak bagai pelanggaran mencolok atas prinsip-prinsip utama bisnis dan HAM”, kriteria- kriteria pemilihan jasa layanan dan pemilihan dari United Nations Global Compact, jika organisasi-organisasi dan program-program PBB memiliki hubungan bisnis dengan Bolloré Grup.
Bisnis dengan Bolloré Grup bertentangan juga dengan tugas institusi-institusi Anda yaitu mengurangi kelaparan dan penderitaan dan mendukung pembangunan.
Kami sarankan Anda oleh karena itu untuk menghentikan hubungan bisnis dengan Bolloré Grup dan anak perusahaannya.
Dengan hormat
