Hutan adat dan perhutanan sosial sebagai kesempatan terakhir di Indonesia

1 Feb 2022

Disamping Amazon dan cekungan Kongo, Asia Tenggara juga memiliki wilayah hutan hujan yang sangat luas. Selamatkan Hutan Hujan dengan mitranya bekerja di Sumatra, Kalimantan, Sulawesi dan Papua.

Jambi: Hutan adat / Hutan sosial

Duapertiga perkebunan minyak sawit di Indonesia ada di Sumatra, sebuah pulau yang ratusan tahun lamanya terķenal dengan hutan rimbanya, masyarakat adat dan budayanya. Hutan hujan di dataran rendah kini hampir tidak ada lagi. Gajah, orangutan, badak dan harimau hanya dapat hidup di perbukitan.

Sejak 20 tahun Feri Irawan dari Perkumpulan Hijau menentang penebangan hutan hujan di Sumatra. Ia sangat menaruh perhatian pada nasib Suku Anak Dalam. Masyarakat hutan nomaden ini kini hidup menderita di tengah-tengah perkebunan industri. “Perampasan tanah adalah masalah terbesar kami. Di seluruh Indonesia jutaan manusia telah kehilangan hutannya dengan begitu eksistensinya. Kami hampir tak berdaya”, ujar Feri Irawan.

Perkumpulan Hijau dengan segala upaya menentang perkembangan ini. Dan berhasil. Baru-baru ini beberapa kelompok Suku Anak Dalam telah mendapatkan hak hutannya secara resmi. Dengan begitu ratusan ribu hektar tidak boleh lagi disewakan pada perusahaan. Suku Anak Dalam merawat hutan yang ada dan wilayah yang telah ditebang lalu menanam kembali hutannya. “Hak hutan adalah kesempatan terakhir kita menyelamatkan hutan hujan yang tersisa. Untuk itu kami berjuang sebab di tahun ini karena pandemi Covid kami hampir tidak pernah ke hutan”, demikian Feri.

Sumatra Utara: Hutan bakau dan Orang hutan

Dana Tarigan dan beberapa anggota Walhi Sumut tahun lalu terkena Covid-19. Meskipun begitu mereka bisa menyelesaikan film dokumenter yang sangat menarik “Satu juta harapan”. Film itu menunjukkan bahwa hutan bakau di pesisir timur Sumatra merupakan penyangga terbaik mencegah bencana dan dampak dari krisis iklim. Hutan bakau merupakan tempat berkumpul hewan laut dan menjamin eksistensi penduduk. Bersama dengan Walhi, sebuah jaringan lingkungan di Indonesia, Green Justice mempersiapkan sebuah gugatan masyarakat atas perusakan hutan bakau. “Kesempatan memenangkan pengadilan kecil”, ujar Dana Tarigan, ex-direktur Walhi Sumut. “Tapi perhatian publik akan meningkat dan para investor akan memandang sebagai resiko untuk berinvestasi di sini.”

Dengan begitu Dana Tarigan bermaksud menyinggung proyek bendungan yang mengancam hutan Batang Toru. Di sana hidup jenis orangutan yang paling langka yaitu orangutan Tapanuli. Bendungan dan PLTA akan berarti akhir dari hutan. Meskipun gugatan aktivis lingkungan ke pemerintah yang telah mengijinkan proyek tersebut telah gugur, namun desakan internasional, protes lokal dan petisi telah menggugah, contohnya, Bank of China untuk mengurungkan niat pendanaannya, setidak-tidaknya untuk saat ini.

Di hutan Batang Toru di Sumatra hidup orangutan Tapanuli yang langka. Bendungan dan PLTA bisa berarti akhir kehidupan mereka. Aksi protes tidak cukup. Karenanya LSM Elsaka membina perempuan di sana menjadi penjaga lingkungan, sebab “Perempuan adalah pelindung hutan yang lebih baik”.

Sulawesi: Mobil listrik mengancam hutan hujan

Sulawesi kaya dan kekayaan sekaligus merusak pulau itu. Pertambangan emas, pasir dan nikel menghancurkan alam. Sejak bertahun-tahun LSM Jatam dengan proses pengadilan dan kampanye menggugat pegawai negri yang korup dan perusahaan-perusahaan yang tidak bertanggung jawab.

Ancaman baru oleh bahan mentah di Sulawesi adalah mobil listrik dan lithium baterai. Untuk itu nikel dalam jumlah yang sangat besar dibutuhkan dan itu ada di Sulawesi. Peleburan nikel pertama di Sulawesi sudah berjalan. Oleh karenanya hutan pantai telah ditebang. Sampah dan segala barang endapan dibuang ke laut. Lumpur merah tebal menutupi dasar laut dan membunuh seluruh kehidupan. “Bagi kami adalah sebuah keberhasilan karena pengelola peleburan nikel diputuskan untuk menanam kembali pantai dengan bakau”, demikian Taufik aktivis Jatam.

Papua: Hutan terakhir

Siapa yang ingin melihat hutan hujan yang lebat dengan kelompok masyarakat adat yang masih hidup sesuai tata krama sebagai bagian dari hutan akan menemukannya di Papua. “Hutan adalah ibu kami. Ia memberikan kami segalanya”, ujar penduduk. Namun di Papua sejak beberapa tahun muncul perusahaan agraria besar dan mafia kayu. Di bagian selatan Papua dalam waktu singkat telah ditebang lebih dari satu juta hektar hutan hujan. Kini tumbuh di sana kelapa sawit. Puluhan perusahaan sudah siap memulai dan pemerintah akan membangun perkebunan kelapa sawit berikutnya seluas enam juta hektar. Banyak ijin yang sudah diberikan.

“Masyarakat adat Papua menolak minyak sawit. Mereka mengorganisir dirinya sendiri, mendapatkan training dan pendampingan”, ujar Franky dari LSM Pusaka. Masyarakat sering ditipu, namun kadang-kadang jejak perusakan dapat dihentikan. Untuk itu diperlukan solidaritas dan kerja sama yang baik. Jika organisasi-organisasi lingkungan dengan masyarakat adat dan pemerintah daerah sama-sama berkerja maka keberhasilan bagi hutan hujan mungkin. Sementara ini puluhan perusahaan minyak sawit sedang diawasi. 14 diantaranya telah kehilangan ijinya lewat pengadilan, yang lainnya harus bersiap diri kalau-kalau diberikan sangsi. 300.000 hektar hutan telah tertolong. Kali ini tergantung apakah hutan beserta kekayaan alamnya dijaga dan hak-hak penduduk dihargai.