Selamatkan Hutan Hujan Tropis Pulau Sulawesi dari Ekspansi Pertambangan Nikel
Pertambangan di Luwu Timur dekat terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia dan deforestasi. Aksi WALHI Sulsel di konsesi PT.Vale Indonesia (© WALHI Sulsel)
19 Jan 2022
"Tolong jangan korbankan rakyat dengan kebijakan industry nikel di Pulau Sulawesi!" Pesan ini disampaikan masyarakat sipil di Sulawesi kepada Presiden Joko Widodo. Alam, laut dan manusia dikorbankan demi kepentingan investor.
Pertambangan Nikel untuk kepentingan siapa? “Presiden Joko Widodo tolong jangan korbankan rakyat dengan kebijakan industry nikel di Pulau Sulawesi”.
Masyarakat sipil di Sulawesi menganggap Undang-Undang (UU) Omnibus Law “Cilaka” menjadi wujud pelayanan pemerintahan Joko Widodo kepada para pebisnis dengan mengorbankan kepentingan lingkungan hidup, kesehatan, perempuan, dan sosial ekonomi budaya masyarakat. UU Omnibus Law secara langsung melegitimasi eksploitasi dan memperkuat kebebasan serta kekuasaan para investor untuk mengeruk dan merusak bumi Indonesia. Salah satunya, terkait dengan aktifitas Pertambangan Nikel yang berpotensi merusak hutan dan ekosistem habitat di Pulau Sulawesi.
Dalam suasana Pandemi Covid-19 yang masih sementara berlangsung serta belum pulihnya ekonomi masyarakat secara menyeluruh, pemerintah malah melonggarkan aturan serta meningkatkan potensi pencemaran serta kerusakan lingkungan dan hutan di Indonesia dengan berencana membangun 30 Smelter Nikel baru di berbagai wilayah tanah air.
Dari data yang dihimpun Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Region Sulawesi, berdasarkan peraturan menteri energi dan sumber daya mineral No. 16 tahun 2020 tentang rencana strategis Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tahun 2020-2024, produksi biji Nikel diperkirakan naik hampir tiga kali lipat menjadi 71,40 juta ton dari tahun 2020 sekitar 19,31 juta ton. Hal ini adalah salah satu kebijakan pemerintah yang kurang popular dan etis serta semakin memperjelas akan ancaman besar yang sudah ada di depan mata yakni kerusakan lingkungan hidup di Pulau Sulawesi.
Pulau Sulawesi menjadi salah satu tempat primadona bagi para investor karena Pulau Sulawesi merupakan salah satu wilayah dengan kandungan Nikel terbesar di bumi. Hal ini memicu timbulnya ancaman besar bagi perempuan dan anak yakni kerusakan lingkungan akibat dari maraknya aktifitas industri ekstraktif pertambangan nikel di Sulawesi. Hal yang sangat menghawatirkan di saat masyarakat sedang adu sakti melawan virus corona malahan pundak masyarakat di tambah beban dan derita untuk berkelahi melawan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang terjadi akibat kebijakan pemerintah untuk industri pertambangan dan pemanjaan investor.
Bentang alam Pulau Sulawesi yang sebagian besar merupakan kawasan hutan hujan tropis terus mengalami degradasi akibat ekspansi pertambangan nikel. Kita ketahui bersama bahwa hutan adalah sumber kehidupan yang sangat penting bagi manusia secara khusus dan bagi seluruh makhluk hidup secara umum lebih khusus perempuan dan anak. Hal ini tentu berdampak besar bagi pelestarian alam, keanekaragaman hayati, kebutuhan air bersih, bahkan kebutuhan oksigen. Perlindungan kawasan hutan di pulau Sulawesi harus terus kita lakukan untuk menekan laju ekspansi pertambangan nikel dan menjaga benteng alam pulau Sulawesi dari ancaman krisis Ekologi.
Keselamatan kehidupan manusia serta alam harus menjadi pertimbangan utama. Pemerintah lewat UU Omnibus Law jelas melayani dan memanjakan investor untuk aktifitas pertambangan nikel tanpa mempertimbangkan dampak ekologi, social, budaya, serta menomor duakan kepentingan lingkungan hidup dan masa depan kehidupan perempuan dan anak untuk generasi mendatang.
Penulis: Nasrani Lenora Tengor, Staf WALHI Sulut
Baca lebih lanjut: https://tirto.id/41-ribu-hektare-hutan-di-luwu-timur-tergerus-tambang-nikel-gmLd
