Minyak sawit dari Brasil: Warga menuntut pengembalian tanah dan perlindungan dari kekerasan

Aksi protes kelompok masyarakat adat dengan spanduk besar di sebuah jalan di sebuah kota: Tulisan di spanduk: Warga Temnbé dan Quilombola dari lembah Acará: BBF membunuh kami. BBF keluar dari wilayah kami © Movemento IRQ Dua perempuan dibelakang gerbang tinggi diperiksa pihak keamanan. Tulisan di papan perusahaan: Agropalma. Pemeriksaan jalan masuk menuju pemakaman Nossa Senhora da Batalha. Milik pribadi © Avispa Mídia Wakil dari Selamatkan Hutan Hujan bersama CIMI, FASE dan WRM mengunjungi warga oleh karena situasi HAM di lembah Acará, Pará, Brasil © Maia Schenck Wakil dari Selamatkan Hutan Hujan bersama CIMI, FASE dan WRM mengunjungi warga oleh karena situasi HAM di lembah Acará, Pará, Brasil © Salva la Selva

Di bagian timur wilayah Amazon di Brasil, terbentang perkebunan sawit yang sangat luas. Warga mengeluh karena perusahaan minyak sawit telah merampas lahan yang luas. Mereka juga menuntut pengembalian tanah leluhurnya dan mendesak pemerintah untuk melindungi mereka dari kekerasan dan ancaman.

seruan

Kepada: Presiden Lula da Silva, Kementerian Masyarakat Adat; Yayasan Nasional Masyarakat Adat FUNAI; Institut Nasional Penjajahan dan Reformasi Agraria INCRA; Dewan Hak Asasi Manusia Nasional

“Negara Brasil harus memenuhi kewajibannya yang konstitusional, mengakui hak tanah dan menjamin keamanan dan kepastian hukum”

Membaca surat

Di wilayah Vale do Acará di negara bagian Pará terletak pusat ekspansi industri sawit Brasil. Selamatkan Hutan Hujan telah mengunjungi wilayah bagian timur Amazon, berbicara dengan warga setempat dan menyepakati bantuan. 

Masyarakat adat yang hidup disana selain Tembé und Turiwara juga Quilombolas - mereka keturunan Afrika - hidup terhimpit perkebunan sawit dan tertekan. Mereka mengeluhkan kekerasan yang masif, penggusuran paksa dan pencurian lahan.

Pengelola perkebunan terbesar adalah perusahaan Agroplama dan Brasil Biofuels (BBF). Menurut keterangan perusahaan, Agropalma memiliki 107.000 hektar lahan dan BBF menguasai 135.000 hektar.

Sebagian besar lahan industri sawit di hutan hujan berasal dari perampasan tanah leluhur masyarakat adat dan warga Quilombola yang secara resmi berada dalam wilayah milik negara. Namun pengadilan selang lama kemudian telah menganulir surat kepemilikan puluhan ribu hektar lahan Agropalma karena tidak sah.

Warga setempat ditekan, diawasi dan kebebasan bergerak dan hidup mereka sangat dibatasi. Kekerasan, ancaman pembunuhan, penindasan, rasisme dan kriminalisasi menjadi pemandangan sehari-hari - bahkan dikabarkan sudah ada korban parah dan meninggal.

Dibalik semua ini turut berperan petugas keamanan swata milik perusahaan, polisi lokal dan kelompok penjahat. Namun perusahaan ini menolak segala tuduhan kekerasan dan perampasan lahan. Bahkan perusahaan ini terus mengklaim lahannya.

Masyarakat adat dan warga Quilombolas melaporkan adanya kekerasan terstruktur dan menuntut pengembalian tanah leluhur mereka. Mereka memohon kepada kami bantuan internasional, perhatian dan solidaritas. Pemerintah Brasil harus memenuhi kewajibannya yang konstitusional, mengakui hak tanah warga serta menjamin keamanan dan kepastian hukum.

Latar belakang

Karena adanya konflik dan kekerasan di lembah Acará, Selamatkan Hutan Hujan pada Agustus 2023 bersama dengan wakil dari organisasi CIMI, FASE und World Rainforest Movement (WRM) telah mengunjungi wilayah tersebut untuk berbicara dengan komunitas warga yang bersangkutan dan menggalang solidaritas untuk membantu mereka. „Hanya ada satu jalan: pergi atau lawan!“, tegas mereka pada saat kedatangan kami. 

Surat

Kepada: Presiden Lula da Silva, Kementerian Masyarakat Adat; Yayasan Nasional Masyarakat Adat FUNAI; Institut Nasional Penjajahan dan Reformasi Agraria INCRA; Dewan Hak Asasi Manusia Nasional

Yang terhormat Bapak Presiden Lula da Silva:

Dewan HAM Nasional (REKOMENDASI nr. 16 tanggal 8 Agustus 2023) dan pelapor khusus dari PBB tentang situasi pelindung HAM di Brasil (April 2024) sependapat bahwa pemerintah Brasil harus segera bertindak menghentikan eskalasi konflik, kekerasan dan kerusakan terhadap masyarakat adat dan masyarakat tradisi yang berlangsung hingga kini.

Penyebab utama kekerasan struktural terhadap masyarakat adat dan warga Quilombola adalah tidak adanya pengakuan dan pembatasan tanah leluhur mereka, dimana hal ini merupakan tanggung jawab penuh pemerintah Brasil.

Di bagian timur laut negara bagian Pará terdapat wilayah luas milik perusahaan minyak sawit. Mereka menerima dukungan negara penuh, namun pemerintah Brasil tidak mengurus dampak sosial dan ekologi yang sangat tajam akibat perampasan lahan oleh industri minyak sawit dan penebangan serta pencemaran akibat perkebunan sawit. 

Sementara Brasil Biofuels (BBF) dan Agropalma mengklaim 240.000 hektar lahan, luas tanah adat yang dibatasi oleh negara secara resmi berjumlah 147 hektar: Tanah adat Turê-Mariquita milik suku Tembé adalah tanah adat terkecil yang dibatasi secara resmi di Brasil.

Dampaknya selain perusakan lingkungan adalah konflik sosial-ekologis dengan kerugian yang sangat besar bagi warga. Surat pengaduan dan laporan yang disampaikan masyarakat adat Tembé, Turiwara dan Quilombola kepada pihak yang berwenang hingga kini secara garis besar sia-sia.

Masyarakat adat tidak hanya membutuhkan pengakuan dan batas wilayah mereka yang merupakan hak mereka secara hukum sesegera mungkin, tetapi mereka juga membutuhkan negara Brasil untuk melindungi mereka dari kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia.

Para ketua masyarakat adat telah mengatakan berulang kali: „Agropalma dan BBF tidak mengekspor minyak sawit, melainkan darah kami“. Petugas keamanan yang dipersenjatai dari perusahaan minyak sawit harus ditarik, pegawai dan kontraktor BBF dan Agropalma harus mematuhi peraturan dan sama sekali  tidak boleh lagi menggangu keamanan warga setempat

Dengan hormat

1.) CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS, RECOMENDAÇÃO Nº 16, DE 08 DE AGOSTO DE 2023: https://www.gov.br/participamaisbrasil/blob/baixar/28956

2.) Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, 19.4.2024. Relatora da ONU exalta empenho do governo federal na proteção de defensores de direitos humanos: https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2024/abril/relatora-da-onu-exalta-empenho-do-governo-federal-na-protecao-de-defensores-de-direitos-humanos

Footnotes

Agroplama

Bacalah petisi kami tentang Agropalma „Minyak sawit dari hutan Amazon - tidak ekologis, tidak adil, tidak berkelanjutan: https://www.hutanhujan.org/petisi/1262/minyak-sawit-dari-hutan-amazon-tidak-ekologis-tidak-adil-tidak-berkelanjutan

Petisi ini tersedia dalam bahasa-bahasa berikut:

48.806 Pendukung

Bantulah kami mencapai 50.000:

aktivitas sebelumnya

Pesan buletin kami sekarang.

Tetap up-to-date dengan newsletter gratis kami - untuk menyelamatkan hutan hujan!