Seorang di lahan gambut yang terbakar dengan masker gas dan poster — Lahan gambut yang terbakar di Kalimantan Tengah mengeluarkan emisi gas beracun (© WALHI Kalimantan Tengah)

Foto dari NASA menunjukkan hotspots di selatan Papua — Di selatan Papua api mengamuk membakar hutan di wilayah konsesi perkebunan tebu, padi dan sawit. (© Nasa - FIRMS)

Petugas pemadam kebakaran dengan selang air — Api di wilayah hutan yang sudah ditebang di Kalimantan Barat sangat sulit dipadamkan (© WALHI Kalimantan Barat)

Siapa yang berada di balik kebakaran hutan?

5 Nov 2026Indonesia: Sebuah studi dari WALHI membuktikan kebakaran hutan adalah hasil tebang bakar hutan yang sistematis yang dilakukan tersembunyi oleh jaringan beberapa perusahaan di tempat, korporasi yang tidak transparan, aliran dana internasional dan oligarki Indonesia. Pemerintah harus mencabut izin usaha pelaku kambuhan. Bank-bank Eropa dan importir harus merespon perusakan lingkungan yang sudah terbukti.

Mengapa kebakaran hutan dan lahan di Indonesia tahun ini sangat dramatis? Apakah penyebabnya adalah tebang bakar demi perkebunan agraria? Atau karena musim kering, atau El Niño? Atau ini kesalahan perusahaan minyak sawit dan pemerintah yang mengizinkan wilayah hutan yang luas untuk ditebang? Apakah ini bukti kegagalan politik lingkungan dan iklim internasional? Atau malah sikap konsumsi kita yang lepas kendali? Semua pertanyaan ini bisa kita jawab dengan YA.

WALHI selain itu sangat ingin mengetahui siapa yang sebenarnya bertanggung jawab. Bukan cuaca atau orang yang membakar, melainkan dalang tersembunyi di kalangan pemimpin.

WALHI telah mempelajari peta hotspots kebakaran dan menyelidiki aliran dana. Kini terdapat hasil dari penyelidikannya itu.

Foto sampul dengan 6 politisi dan para CEO — Judul studi versi bahasa Inggris (© WALHI)

SIAPA DIBALIK API?

KAJIAN PETA AKTOR

Menelusuri Afiliasi Modal, Kekuasaan, dan Kelompok Usaha di Balik Perusahaan Terindikasi Karhutla Tertinggi

48 halaman, bahasa Indonesia

Dalam studi itu diterangkan bahwa kebakaran hutan dan lahan adalah hasil tebang bakar sistematis oleh perusahaan-perusahaan yang bekerja sama erat, investor transnasional dan politisi elit.

Studi ini tertuju pada politisi nasional dan internasional, para pedagang dan pialang, investor dan bank di seluruh dunia - dengan implikasi pasar Eropa.

Poin-poin terpenting dalam studi:

Data geo hotspots Setengah dari semua kebakaran terjadi di wilayah konsesi agraria, sawit dan Hutan Tanaman Industri milik perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam korporasi besar.

Afiliasi global korporasi Sebagian besar perusahaan-perusahaan yang diselidiki memiliki hubungan dengan grup-grup dana dan agraria di Singapura (Wilmar International, First Resources) dan Malaysia (Sime Darby, Genting). Banyak korporasi berkedok perusahaan cangkang untuk menyembunyikan pemilik sebenarnya dan mengelak dari tanggung jawab hukum. Keuntungan ekonomi, pengambilan keputusan dan pengawasan perusahaan sering berada di tingkat korporasi induk.

Risiko akuntabilitas Langkah yang hanya menyelidiki satu perusahaan saja akan berisiko karena pelaku utama yang mengatur pengawasan dan penggunaan lahan akan terabaikan.

Fokus Papua Kebakaran hebat di Papua Selatan adalah dampak dari penebangan hutan demi agraria dan monokultur yang besar. Kebakaran mengamuk di wilayah-wilayah konsesi korporasi besar First Resources, Wilmar dan persawahan milik negara.

Oligarki Indonesia Pihak-pihak yang secara politik atau ekonomi berada langsung di lingkungan Presiden Prabowo mengambil keuntungan dari konversi lahan yang luas dan dengan begitu juga dari kebakaran yang terjadi.

Tuntutan kepada pemerintah Indonesia > Cabut izin perusahaan yang wilayah konsesinya selalu berulang kebakaran. > Transparansi Beneficial Owners di luar negeri dan pembekuan dana milik korporasi induk guna renaturasi ekosistem. > Hentikan proyek agraria di Papua Selatan.

Hubungan dengan Eropa

Perusakan alam yang terdanai

Korporasi agraria besar seperti Wilmar International, Sinar Mas/APP, First Resources dan Musim Mas, di mana di wilayah-wilayah konsesinya tercatat sebagai wilayah yang paling sering terbakar, mendapat kredit internasional, juga Eropa. Pihak bank, demikian hasil studi, bertanggung jawab atas risiko perusakan lingkungan yang terdanai dan risiko iklim serta tidak boleh bersembunyi dibalik struktur perusahaan yang kompleks seperti yang orang ketahui tentang perusahaan cangkang.

Akuntabilitas importir dan bank

Peraturan Deforestasi Uni Eropa (EUDR) melarang impor bahan mentah yang diproduksi dari wilayah penebangan setelah 2020. Satellite data overlays dari WALHI bisa menjadi barang bukti. Institusi dana (bank, fund manager, perusahaan asuransi) tidak bisa lagi memandang laporan seperti ini sebagai risiko reputasi. Mereka wajib bereaksi atas perusakan lingkungan dan pelanggaran HAM yang sudah terbukti.

Konsumsi menyulut tebang bakar

WALHI menuntut pembeli, konsumen dan pedagang untuk mempertanyakan asal produk mereka, karena konsumsi global, perusahaan-perusahaan Eropa dan importir demi mempertahankan desakan ekonomi memilih solusi dengan tebang bakar.