Mengintimidasi, mengancam, menggugat - begitulah kritik dibungkam
Karena kampanye tentang perampasan hutan Papua, kami digugat di pengadilan. Lalu karena mendukung masyarakat adat Brasil kami mendapat peringatan dan tuntutan menghentikan perbuatan. Ini adalah upaya intimidasi. Pemerintah Jerman berencana membuat UU mencegah upaya itu. Tapi itu tidak cukup kuat. UU Anti-SLAPP butuh taring yang tajam!
Kepada: Menteri Hukum Jerman Stefanie Hubig, anggota Parlemen Jerman
“Tutupi kelemahan dalam RUU Anti-SLAPP dengan cara memberatkan langkah pihak yang memberi ancaman. Ini harus diterapkan ke dalam RUU.”Pada hari Jumat jam 16:48 kami menerima email pertama dari pengacara G.. Sebuah peringatan dan tuntutan menghentikan perbuatan. Tapi sebelum batas waktunya lewat, pengacara tersebut mengirim lagi tiga peringatan, tuntutan menghentikan perbuatan dan ancaman menggugat di pengadilan.
Kesimpulan kami: serentetan surat dari pengacara tersebut ingin mengintimidasi kami. Tapi kami tidak tinggal diam!
Intimidasi ke pengadilan ini bersumber pada kampanye kami tentang dukungan terhadap masyarakat adat Ka'apor di Brasil.
Pengacara G. menulis bahwa ia mewakili sebuah organisasi Ka’apor dan menyatakan bahwa mitra kami Conselho Tuxa Ta Pame hanya merepresentasikan kelompok kecil. Penolakan mereka terhadap proyek dari perusahaan Wildlife Works tidak diikuti oleh kelompok mayoritas. Dasar dari peringatan pengacara itu terutama adalah tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh mitra kami terhadap perusahaan Wildlife Works.
Tuntutan itu tidak cukup dengan satu surat saja, melainkan empat surat dari pengacara. Bagi kami itu jelas usaha sebuah SLAPPs yang ingin mengintimidasi. Dengan cara seperti ini biasanya perusahaan-perusahaan dan pihak berpengaruh ingin membungkam kritisi.
Pemerintah Jerman baru saja merancang sebuah UU yang mencegah gugatan yang semena-mena. Peraturan ini mengimplementasikan pedoman Uni Eropa yang kami dukung. Tapi RUU ini punya titik lemah: hal-hal di luar pengadilan tidak dibahas. Itu sebabnya sering terjadi peringatan, tuntutan menghentikan perbuatan dan ajuan gugatan ke pengadilan. Dan itu cukup untuk membungkam kritisi.
Untuk itu kami menuntut agar hal-hal di luar pengadilan dicantumkan di dalam UU.
Koalisi Jerman menentang SLAPP, dimana kami bergabung dengannya, mengajukan tuntutan yang sama.
UU Anti-SLAPP butuh taring yang tajam!
Ini teks yang benar yang dipermasalahkan dengan tidak adil
Petisi, dipublikasi 05.05.2025
Wildlife Works keluar dari hutan hujan milik Ka'apor!
Artikel:
20.12.2023: US carbon traders stoke conflict among indigenous Ka'apor
20.02.2024: Indigenous Ka'apor people denounce abuses by carbon traders
05.06.2025: Pengadilan menghentikan proyek CO2 dari Wildlife Works di hutan hujan Amazon
Mengapa peringatan ini adalah SLAPP
Untuk mengerti gugatan dan hal-hal di luar pengadilan seperti peringatan sebagai SLAPP, bisa kita lihat dari beberapa petunjuk. Untuk itu pengacara kami membuat rangkuman:
„Menurut penilaian saya, langkah mengirim empat peringatan yang ditulis lengkap dan dalam waktu beberapa hari untuk menggugat sebuah LSM yang dikenal dengan organisasi yang ideal dan langkah ini bermotifkan kepentingan ekonomi perusahaan US Wildlife Works LLP, maka jelas ini adalah sebuah bentuk SLAPP.“
Ini merupakan satu strategi dengan memulai beberapa serangan secara bersamaan dan satu perbedaan antara perusahaan US dan LSM Selamatkan Hutan Hujan terutama dalam hal keuangan.
Dalam pernyataan mengenai UU yang sedang dirancang Kementerian Kehakiman Jerman, Prof. Dr. Roger Mann menulis:
„Praktek itu menunjukkan perusahaan yang mengggugat tidak lagi langsung menggugat. Tujuannya adalah menghindari tuduhan SLAPP. Oleh karena itu dibiarkanlah muncul kelompok-kelompok yang menyatakan diri sebagai pihak pengklaim. Kelompok-kelompok ini menyatakan kesiapannya sebagai penggugat atas dasar perjanjian dengan pihak perusahaan. Bila ada beberapa kelompok masyarakat adat yang berbeda pandangan, maka satu kelompok darinya bertindak sebagai penggugat, meskipun jelas bahwa kepentingan ekonomi perusahaan menjadi titik pokok.“
Uni Eropa (UE) dan Dewan Eropa mengeluarkan peraturan mencegah SLAPPs
Baik UE dan juga Dewan Eropa telah membuat rangka hukum internasional yang menentang gugatan mengintimidasi.
Pedoman UE 2024/1069 telah disahkan pada 16 April 2024. 27 negara anggota UE punya waktu hingga 7 Mey 2026 untuk mengimplementasikan ke dalam hukum nasional.
Komite Menteri dari Dewan Eropa (46 anggota, semua negara di Eropa kecuali Rusia, Belarusia, Kosovo, Vatikan) pada 5 April 2024 telah mempublikasikan rekomendasi CM/Rec(2024)2 tentang mencegah SLAPPs. Tidak ada batas waktu pelaksanaan.
Eropa Anti-SLAPP-Monitor
Eropa Anti-Slapp-Monitor (EASM) mengawasi sejauh mana negara-negara anggota kedua organisasi yang disebut sebelumnya ditambah Kosovo dengan pengimplementasian ke dalam hukum nasional. Pembentukan EASM diprakarsai Aliansi Eropa CASE. Di musim panas 2025 ada 17 negara yang telah memulai implementasi, 10 negara lainnya belum. Sementara dari sisanya yaitu 19 negara, EASM tidak mendapat keterangan. Hanya Malta yang telah selesai dengan implementasi.
EASM terus menganalisa bagaimana negara masing-masing memperkuat perlindungan terhadap serangan SLAPPs di dan menghubungkan dengan dokumen-dokumen penting.
Pedoman Anti-SLAPP Uni Eropa juga keberhasilan kami
RUU dari pemerintah Jerman juga berdasarkan dari pekerjaan kami. Untuk pedoman UE mencegah SLAPPs kami telah memperkuat komitmen kami dengan petisi "Lindungi demokrasi sekarang hentikan gugatan intimidasi!" Selain itu kami aktif di Jaringan Eropa CASE dan di kelompok kerja Jerman.
Petisi dengan 213.432 tanda tangan langsung telah kami serahkan bersama dengan berbagai mitra di Brüssel kepada mantan komisaris UE ibu Věra Jourová . Wakil Presiden Komisi UE punya andil besar atas terbentuknya pedoman ini.
Kepada: Menteri Hukum Jerman Stefanie Hubig, anggota Parlemen Jerman
Yang terhormat Menteri Hukum Jerman Stefanie Hubig,
yang terhormat para Menteri,
yang terhormat anggota Parlemen Jerman,
kami menyambut baik RUU tentang implementasi pedoman UE Anti-SLAPP 2024/1069
Kami menilai positif,
- bahwa UU itu juga meliputi urusan dalam negeri, tidak hanya lintas batas,
- proses akselerasi,
- kemungkinan atas penolakan gugatan
- perluasan penggantian biaya
Kami sebagai LSM lingkungan hidup berurusan dengan SLAPPs. Sebab kami pada 2019 menjadi korban dari gugatan yang semena-mena oleh perusahaan Indonesia dan menjalani persidangan di Hamburg (Jerman).
Dulu kami di Jaringan Eropa CASE telah mempertegas komitmen kami yaitu untuk UU Anti-SLAPP-UE. Petisi kami dengan 213.432 tanda tangan telah kami serahkan langsung kepada mantan Wakil Presiden Komisi UE ibu Věra Jourová.
Tepat pada saat dimulainya proses perundang-undangan untuk UU-Anti-SLAPP Jerman, kami kembali menjadi sasaran dari upaya SLAPP. Empat surat peringatan, tuntutan untuk menghentikan perbuatan dan ancaman gugatan hukum telah kami terima dari seorang pengacara hanya dalam waktu satu minggu. Ini menunjukkan adanya kekurangan dalam RUU tersebut.
RUU mengabaikan aspek di luar pengadilan
Cukup sering peringatan yang tidak beralasan, tuntutan untuk menghentikan perbuatan dan ancaman gugatan membungkam kritisi.
Oleh karena itu kami mendesak agar hal-hal di luar ranah pengadilan dimuat di dalam UU.
Yang bisa dipertimbangkan adalah peraturan-peraturan yang serupa dengan pasal 97a, termasuk batasan biaya peringatan pertama maksimal 1000 euro dan wajib ganti biaya bagi peringatan yang tak berdasar.
Selain itu kami menuntut
- pembahasan strategi seperti prosedur serial dan pararel,
- memperluas definisi SLAPP menjadi „sebagian beralasan“
- membuat biaya SLAPPs mahal dengan cara membuat biaya tinggi bagi para penggugat, gunanya agar mereka takut
- memberi sanksi bagi kantor pengacara-SLAPP yang suka mengulang-ulang tindakan yang salah dan
- mengintensifkan lagi pusat layanan korban SLAPP.
Selain itu kami menyetujui pernyataan koalisi Anti-SLAPP Jerman.
RUU ini merupakan sebuah langkah penting, namun membutuhkan taring yang lebih tajam agar bisa membantu korban SLAPP dan menakut-nakuti penggugat yang ingin menyalahgunakan hak untuk mengintimidasi kritisi.
Dengan hormat
Sebuah peringatan dalam hal ini adalah tuntutan, yang sering dalam bentuk email atau surat yang dikirim seorang pengacara, untuk mengkoreksi atau menghapus dan tidak mengulangi publikasi-publikasi tertentu. Kebanyakan tuntutan ini berhubungan dengan tuntutan pernyataan tidak lagi berbuat dan ancaman denda yang tinggi atau masuk ke pengadilan, bila si pelaku tidak mengabulkan tuntutan dalam waktu yang telah ditetapkan, biasanya hanya dalam beberapa hari saja. Dasar dari gugatan ini antara lain berupa pencemaran nama baik oleh konon pernyataan yang salah, hal-hal yang mengganggu privasi atau kata-kata yang menyinggung harga diri.
Tujuan dari peringatan itu adalah agar pertengkaran dapat diselesaikan dengan cepat tanpa proses pengadilan yang panjang dan biaya yang tinggi. Sebenarnya hal ini membawa keuntungan bagi ke dua belah pihak, tapi asal peringatan itu benar.
Peringatan dan pernyataan menghentikan perbuatan sering disalahgunakan sebagai alat intimidasi.
Di tiga artikel dan satu petisi kami, kami beritakan bagaimana rencana proyek karbon dari perusahaan asal USA Wildlife Works di hutan hujan Amazon Brasil menyebabkan konflik antar sesama masyarakat adat. Mitra kami Dewan Ka'apor Tuxa Ta Pame menolak proyek CO2 tersebut.
Pengacara G. menyatakan bahwa artikel-artikel kami membuat kesan bahwa semua suku Ka’apor menentang proyek itu. Klien pengacara itu yaitu Perhimpunan „Associação Kaapor Ta hury Rio Gurupi“ bersama dengan 24 kepala suku Ka’apor lainnya merepresantikan 95% seluruh suku Ka’apor. Mereka ini menerima proyek Wildlife Works, jelas si pengacara.
SLAPP singkatan dari Strategic Lawsuits Against Public Participation - Gugatan Strategis Melawan Partisipasi Publik
Studi „Intimidasi adalah tujuan - Gugatan Strategis Melawan Partisipasi Publik (SLAPPs) di Jerman“ memperjelas jangkauan dan dampak dari gugatan mengintimidasi.
Silakan klik versi lengkap studi, untuk rangkuman singkat berjumlah 4 halaman klik di sini.
Koalisi Anti-SLAPP Jerman, Pusat Layanan Anti-SLAPP dan Prof. Dr. Roger Mann yang mewakili kami dalam masalah ini, telah mengajukan pendapat mereka tentang RUU anti SLAPP kepada Kementerian Kehakiman Jerman. Di sini Anda bisa mendownload sebuah folder Zip.
Tolong Anda perhatikan bahwa tidak semua pendapat mencerminkan pandangan kami atau sejalan dengan tuntutan kami.
Pengacara G. mengkritik RUU tersebut di LinkedIn.